Menteri ATR/BPN saat memberi sambutan dalam pertemuan di Makassar, Sulawesi Selatan.
MAKASSAR, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, memimpin rapat koordinasi bersama kepala daerah se-Sulawesi Selatan, Kamis (20/11/2025). Agenda tersebut menjadi bagian dari kunjungan kerja nasional untuk memperkuat sinergi pusat dan daerah dalam menyelesaikan persoalan pertanahan serta tata ruang.
“Ini provinsi ke-26 yang saya datangi sejak menjabat sebagai menteri. Saya datang ke setiap daerah untuk meng-update informasi dan menyelesaikan masalah Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW), Rencana Detail Tata Ruang (RDTR), pendaftaran tanah, hingga konflik pertanahan yang ada,” kata Nusron.
Dalam kegiatan itu, ia menekankan 6 poin utama koordinasi, di antaranya integrasi data Nomor Identifikasi Bidang Tanah (NIB) dengan Nomor Objek Pajak (NOP) untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah, serta pemutakhiran sertifikat lama agar tidak tumpang tindih.
Ia juga menyoroti revisi RTRW dan penyusunan RDTR, mengingat masih ada 116 wilayah di Sulsel yang belum memiliki RDTR.
Nusron turut menekankan percepatan penyelesaian tanah wakaf yang baru mencapai 20 persen dari total tempat ibadah, serta evaluasi konflik agraria termasuk sengketa antara pemegang Hak Guna Usaha (HGU) dengan masyarakat.
“Masih banyak tempat ibadah yang belum tersertifikasi wakafnya. Ini harus kita dorong bersama. Lalu, juga konflik tanah antara pemegang HGU dengan rakyat, termasuk tanah-tanah eks PTPN yang sudah diokupasi masyarakat, semua itu perlu kita evaluasi dan cari solusi bersama,” paparnya. (afa/mar)
