Menteri ATR/BPN saat menghadiri RDP dengan Komisi II DPR RI.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Menteri ATR/BPN, Nusron Wahid, menghadiri RDP atau Rapat Dengar Pendapat bersama Komisi II DPR RI pada Senin (15/9/2025). Dalam agenda tersebut, disepakati pagu anggaran Kementerian ATR/BPN untuk tahun depan sebesar Rp9,499 triliun.
“Untuk pagu Kementerian ATR/BPN di tahun anggaran 2026 sebesar Rp9,499 triliun terdiri dari program dukungan manajemen, program pengelolaan dan pelayanan pertanahan, dan program penyelenggaraan penataan ruang,” kata Nusron yang didampingi Wamen ATR/BPN, Ossy Dermawan.
Ia menjelaskan bahwa anggaran tersebut akan difokuskan pada peningkatan layanan publik dan pelaksanaan program prioritas pertanahan.
Sebanyak Rp6,475 triliun dialokasikan untuk belanja operasional, termasuk gaji, tunjangan, dan operasional 527 satuan kerja ATR/BPN di pusat dan daerah. Sisanya, Rp3,023 triliun digunakan untuk kegiatan non-operasional.
“Belanja operasional diarahkan untuk menjaga kinerja pelayanan dasar, sementara anggaran non-operasional kami dorong untuk program strategis, seperti Konsolidasi Tanah, Redistribusi Tanah, hingga Peta Zona Nilai Tanah. Total program prioritas yang dijalankan Kementerian ATR/BPN mencapai Rp1,8 triliun,” urai Nusron.
Selain itu, Kementerian ATR/BPN menargetkan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) tahun 2026 sebesar Rp3,289 triliun, naik sekitar Rp300 miliar atau 9,12 persen dari tahun sebelumnya. Target ini sebagian besar berasal dari layanan fungsional senilai Rp3,545 triliun, dan Rp44,651 miliar dari layanan umum.
Nusron menegaskan komitmen Kementerian ATR/BPN untuk menjaga akuntabilitas dalam penggunaan anggaran, dengan fokus pada hasil yang dirasakan langsung oleh masyarakat. Ia juga menekankan pentingnya sinergi antara pemerintah dan legislatif.
“Kami berharap agar dalam pelaksanaan program dan kegiatan di tahun anggaran 2026, senantiasa mendapat dukungan serta pendampingan dari para pimpinan dan seluruh anggota Komisi II DPR RI. Kami mengapresiasi segala upaya terbaik segenap anggota DPR RI Komisi II, untuk menyampaikan aspirasi rakyat yang diwakilinya kepada kami,” paparnya.
RDP tersebut dipimpin oleh Ketua Komisi II DPR RI, M. Rifqinizamy Karsayuda, dan turut dihadiri jajaran Kementerian Dalam Negeri serta Dewan Kehormatan Penyelenggara Pemilu. Hadir pula seluruh Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pratama Kementerian ATR/BPN. (afa/mar)
