Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, saat memberi keterangan ke awak media.
JAKARTA, BANGSAONLINE.com - Sekjen Kementerian ATR/BPN, Pudji Prasetijanto Hadi, menyatakan optimisme terhadap peningkatan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP) pada tahun anggaran 2026. Ia menegaskan komitmen jajarannya untuk bekerja keras dan konsisten dalam menyelesaikan program-program prioritas guna mencapai target tersebut.
“InsyaaAllah, untuk mencapai itu harus ada (kebijakan, red), karena kami harus menyelesaikan apa yang menjadi target di tahun ini, untuk bisa mencapai apa yang ditargetkan di tahun 2026,” ujarnya usai mengikuti rapat bersama Badan Anggaran DPR RI, Selasa (8/7/2025).
Ia hadir bersama Sekretaris Direktorat Jenderal Penetapan Hak dan Pendaftaran Tanah, Shamy Ardian, dan Kepala Biro Perencanaan dan Kerja Sama, Andi Tenri Abeng, dalam Rapat Panitia Kerja (Panja) yang membahas pembicaraan pendahuluan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (RAPBN) 2026.
Dalam rapat tersebut, Sekjen Kementerian ATR/BPN menyampaikan paparan yang menyoroti empat fokus utama kebijakan PNBP tahun 2026, yaitu, peningkatan layanan informasi sertifikat dan lokasi bidang tanah secara elektronik, termasuk diversifikasi melalui Informasi Geospasial Tematik (IGT).
Lalu, peningkatan kualitas pelayanan berbasis teknologi informasi dan komunikasi, melalui implementasi sertifikat Elektronik. Kemudian, evaluasi kebijakan tarif untuk mendorong iklim investasi yang sehat dan berpihak kepada masyarakat, serta optimalisasi penerimaan negara, melalui pemanfaatan aset-aset milik kementerian secara maksimal.
Dengan strategi tersebut, Pudji menyatakan keyakinannya bahwa target penerimaan akan tercapai melalui upaya kolektif dan konsolidasi seluruh jajaran ATR/BPN.
Kementerian ATR/BPN mencatat rata-rata pertumbuhan PNBP sebesar 14,2 persen per tahun, dengan kontribusi terbesar berasal dari layanan pertanahan yang mencakup sekitar 97% dari total penerimaan.
Pertumbuhan ini juga didukung oleh transformasi layanan menjadi berbasis digital, terutama dalam pemeliharaan data dan informasi pertanahan.
Hingga akhir Juni 2025, realisasi PNBP ATR/BPN telah mencapai Rp1,2 triliun atau 37,3 persen dari target. Berdasarkan hasil rapat ini, ditargetkan total penerimaan PNBP tahun 2026 bisa mencapai Rp3,3 triliun, mayoritas dari layanan pendaftaran tanah yang terus menunjukkan performa tinggi. (afa/mar)
