ITS Buka Suara Soal Izin Pengelolaan Tambang Perguruan Tinggi

BANGSAONLINE.com - Institut Teknologi Sepuluh Nopember (ITS) melalui hasil diskusi para pimpinan, perwakilan Pengurus Pusat Ikatan Alumni ITS (PP IKA ITS), dan stakeholder memberikan tanggapan terkait usulan pemberian Wilayah Izin Usaha Pertambangan (WIUP) bagi perguruan tinggi yang tertuang dalam Rancangan Undang-Undang Mineral dan Batubara (RUU Minerba).

Wakil Rektor IV Bidang Inovasi, Kerja Sama, dan Kealumnian ITS sekaligus Ketua Dewan Pakar PP IKA ITS Prof. Ir. Agus Muhamad Hatta, ST, MSi, PhD, menyampaikan bahwa saat ini opini publik terkait pertambangan sering kali diasosiasikan dengan perusakan lingkungan dan konflik sosial.

BACA JUGA:

Padahal, menurutnya, usulan pengelolaan tambang bagi perguruan tinggi merupakan momentum penting untuk memperbaiki tata kelola pertambangan agar lebih berwawasan lingkungan dan berkeadilan.

Guru besar yang akrab disapa Hatta ini meneruskan, pemberian izin pengelolaan tambang kepada perguruan tinggi dapat menjadi salah satu upaya untuk mengatasi keterbatasan pendanaan yang dihadapi oleh perguruan tinggi, terutama dalam pengembangan riset dan inovasi.

“Adanya kesempatan ini juga dapat memberikan manfaat ekonomi bagi perguruan tinggi dan masyarakat sekitar,” tuturnya (4/2/2025).

Sejalan dengan hal itu, ITS sebagai kampus riset dan inovasi menyambut baik usulan tersebut. Terlepas akan peluang tersebut, Hatta menyebutkan bahwa masih terdapat beberapa tantangan yang perlu diatasi. Seperti halnya, pengusulan regulasi dan perizinan yang kompleks disebutnya akan memerlukan pemahaman dan strategi yang matang.

Mengamini hal yang sama, Kepala Pusat Studi Pengembangan Industri dan Kebijakan Publik (PSPI-KP) ITS, Dr. Arman Hakim Nasution, MEng, menuturkan selain keunggulan akademik dan penelitian, badan usaha milik perguruan tinggi juga dituntut memiliki kemampuan pengelolaan tambang yang berorientasi bisnis dan industri.