"Jangan sampai mereka berangkat non-prosedural. Kami sangat mendukung rencana Pemerintah Pusat yang akan menata kembali prosedur pemberangkatan calon PMI ke luar negeri. Tentunya hal itu dilakukan Pemerintah untuk melindungi serta menjamin agar PMI di luar negeri terjamin keselamatan dan kesejahteraannya," paparnya.
Sementara itu, Karyanto, salah satu mantan PMI ilegal dari Kecamatan Wates, mengaku trauma dengan kejadian yang dialami selama bekerja di Malaysia. Diceritakan olehnya, perjalanan sebagai PMI ilegal ke Malaysia awalnya berniat untuk mengubah nasib dan berharap membawa kesejahteraan untuk keluarga.
Awalnya, ia diajak oleh temannya untuk berangkat ke Malaysia bersama 7 temannya dari Kediri, Tulungagung, Blitar dan Ponorogo, sekitar awal 2000.
"Awalnya kita berangkat seperti PMI resmi. Kita diajak ke imigrasi untuk mengurus paspor. Dan setelah selesai kita berangkat naik bus. Pertama sampai di Sumatra, Medan, Riau dan terakhir di Batam," ujarnya kepada wartawan.
