Padahal, Suwarti dan Ali Mudrik sudah menunjukkan sertifikat hak milik (SHM) yang menjadi bukti bahwa pagar itu berdiri di atas tanah miliknya.
"Meski sudah tahu itu, Pemdes secara bersama-sama tetap melakukan pembongkaran rumah dan membangun saluran air di dalam tanah dalam sertifikat milik Suwarti," tutur advokat yang juga Dosen Hukum Universitas Sunan Bonang Tuban itu.
Aziz pun meminta polisi agar tidak asal mengkambinghitamkan pelaku pembongkaran pagar rumah milik kliennya itu. Pasalnya, sebelum dilakukan pembongkaran, pihak kontraktor telah diperintahkan oleh Kadus Kadutan Hadi Mahmud atas arahan dari Kades Mlangi, Siswarin, saat hendak membangun proyek drainase.
"Sebelum dilakukan pembongkaran pagar rumah, Kades Mlangi dan Kades Kujung membuat surat pernyataan tanggal 24 Agustus 2024 yang isinya akan bertanggung jawab terhadap pembongkaran pagar rumah milik Suwarti yang menurutnya merupakan masuk tanah jalan desa," tegas Aziz.
