Kanwil Kemenkumham Jatim Ajak Stakeholder Terlibat dalam Survei Penilaian Integritas

Kanwil Kemenkumham Jatim Ajak Stakeholder Terlibat dalam Survei Penilaian Integritas Jajaran Kanwil Kemenkumham Jatim saat mengikuti SPI KPK secara daring.

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Salah satu indikator pemenuhan capaian indeks reformasi birokrasi Kemenkumham adalah meningkatnya peran responden dalam pengisian Survei Penilaian Integritas (SPI) yang digelar .

Kepala , Heni Yuwono, mengajak para stakeholder baik masyarakat maupun mitra kerja untuk berpartisipasi aktif dalam SPI. Hal tersebut disampaikan olehnya usai mengikuti Sosialisasi Glorifikasi pelaksanaan Survei Penilaian Integritas di lingkungan Kemenkumham secara daring oleh Inspektorat Jenderal Kemenkumham, Rabu (25/9/2024).

Baca Juga: Imigrasi Ponorogo Sabet Predikat Pelayanan Publik Ramah Kelompok Rentan Terbaik se-Indonesia

Kakanwil Kemenkumham Jatim Heni Yuwono, didampingi Kadiv Asministrasi Saefur Rochim, Kadiv Pemasyarakatan Heri Azhari, Kadiv Yankumham Dulyono dan Pejabat Struktural mengikuti Sosialisasi bertempat di ruang Hayam Wuruk Kantor Wilayah.

"SPI akan menjadi salah satu indikator dalam evaluasi reformasi birokrasi," ujarnya.

Menurut dia, SPI memiliki bobot 10 poin dan merupakan indikator penilaian indeks RB terbesar dibandingkan dengan indikator penilaian lain. Untuk itu, Heni berharap stakeholder memberikan perhatian lebih terhadap hal ini.

Baca Juga: Kanwil Kemenkumham Jatim Gelar Pemeriksaan Substantif ke 4 Pemohon Kewarganegaraan RI

"Kami tentunya siap mendukung Inspektorat Jenderal untuk mensukseskan kegiatan SPI tahun 2024," tuturnya.

Survei Penilaian Integritas (SPI) 2024 berlangsung dari Juli-Oktober 2024. Data populasi dikumpulkan dari April hingga Juni 2024. Sampling data populasi telah dilakukan dari April hingga Juli 2024.

Baca Juga: Bertemu Menkumham, Kakanwil Kemenkumham Jatim Laporkan Capaian Kinerja dan Pelaksanaan Anggaran

"Responden terpilih akan dikirimkan link kuesioner daring dari SMS Blast dari Juli hingga Oktober 2024, untuk itu kami berharap dukungan dari masyarakat dan stakeholder yang ada," kata Heni.

Sementara itu, Sekretaris Itjen Ika Yusanti mengatakan bahwa SPI yang merupakan salah satu upaya perbaikan dari dan Kementerian PAN-RB untuk mengukur risiko korupsi di kementerian dan lembaga. SPI juga menjadi salah satu indikator dalam mewujudkan budaya birokrasi BerAKHLAK.

“SPI termasuk dalam salah satu indikator dalam sasaran terciptanya Budaya Birokrasi BerAKHLAK dengan ASN yang Profesional. Diharapkan Hasil SPI mampu memotret kualitas Budaya birokrasi yang bersih sesuai dengan tujuan RB,” ujar Ika.

Baca Juga: 200 Calon Notaris Jatim Ikuti Tes Kompetensi Berbasis CAT

Selain itu, fungsinya juga untuk memantau pengelolaan konflik kepentingan dan mensinergikan hasil pemantauannya dengan hasil SPI Internal pada setiap instansi pemerintah.

"Adapun, urgensi melakukan pengelolaan konflik kepentingan diantaranya yaitu mewujudkan good governance, perlunya aturan yang lebih berdampak, serta merespons tuntutan masyarakat," terangnya. (cat/mar)

Sumber: Humas Kemenkumham Jatim

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News

Lihat juga video 'Momen Haru Warga Binaan Lapas Ngawi Buka Bersama Keluarga':


Berita Terkait

BANGSAONLINE VIDEO