GRESIK, BANGSAONLINE.com - Komisi IV DPRD Gresik melakukan pendalaman laporan keterangan pertanggungjawaban (LKPj) kepala daerah tahun 2023, Kamis (18/4/2024).
Rapat yang dipimpin Ketua Komisi IV, Mohammad, tersebut mengundang sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) mitra. Yaitu, RSUD Ibnu Sina; dinas sosial (dinsos); dinas keluarga berencana, pemberdayaan perempuan, dan perlindungan anak (KBP3A); dinas perpustakaan dan arsip, dinas pariwisata, ekonomi kreatif, kebudayaan, pemuda, dan olahraga (disparekrafparbud); serta dinas pendidikan.
BACA JUGA:
- Geliatkan Sektor Wisata, Begini Saran Pimpinan DPRD Gresik dan Caleg Terpilih DPR RI
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Siapkan 4 Kader untuk Running Pilkada Gresik 2024, PKB Bentuk Desk Pilkada
- Tak Cuma Gus Yani dan Ning Min, Sejumlah Nama Digadang Bakal Maju Pilkada Gresik 2024
Mohammad menyampaikan, pendalaman materi LKPj kepala daerah tahun 2023 untuk mengevaluasi kinerja OPD mitra. Mulai program dan serapan anggaran yang dilakukan masing-masing OPD mitra.
"Kita tanyakan pelaksanaan program masing-masing OPD pada tahun 2023, mulai perencanaan, pelaksanaan, target, dan capaian serta serapan anggaran," ucap Mohammad kepada HARIAN BANGSA.
Dalam pendalaman LKPj kepala daerah tahun 2023, Komisi IV mendapatkan penjelasan dari kepala OPD soal program yang dijalankan selama setahun.
"Rata-rata capaian kinerja masing-masing OPD 90 persen," katanya.
Namun demikian, kata Mohammad, ada sejumlah catatan Komisi IV. Antara lain di dinas pendidikan. Ada 50 persen atau Rp70 miliar anggaran bantuan bos daerah (bosda) tahun 2023 belum dibayarkan, karena terkendala anggaran.
"Yang bisa dibayarkan tanpa merubah nomenklatur dan merubah peraturan bupati (perbup) adalah bosda untuk sekolah negeri, SDN, dan SMPN," tuturnya.
Namun, bosda untuk lembaga swasta bisa tetap dicairkan dengan merubah nomenklatur dan perubahan peraturan bupati (perbup).