Direktur Advokat Indonesia Maulana Sholehudin SH. M.hum
Untuk itu, dirinya sepakat jika permasalahan ini segera dibentuk panitia khusus (pansus) agar jelas duduk persoalannya. Apalagi jika terdapat penyalahgunaan anggaran pemda.
Sementara Direktur Advokat Indonesia Maulana Sholehudin lebih tertarik pada soal isu tuduhan kinerja buruk Pj Bupati Pasuruan.
Menurutnya, hal tersebut menarik karena pj bupati yang menjabat saat ini tak melanjutkan program warisan dari mantan bupati.
Pria yang kerap dipanggil Cak Maul ini memaparkan tata kelola pemerintah sudah memiliki mekanisme tugas pj bupati yang dilantik.
Termasuk apa saja yang harus dilanjutkan dari program kepala daerah sebelumnya, sebagaimana yang tertuang dalam APBD Kabupaten Pasuruan 2023.
"Untuk tahun 2023 ini ada dua orang yang bertanggung jawab. Untuk itu, harus jelas siapa melakukan apa? Siapa tidak melakukan apa? Karena APBD itu harus dilaksanakan," kata Maulana.
Menurutnya, Pj Bupati Pasuruan juga harus mampu mempertanggungjawabkan APBD yang telah dilaksanakan dan juga dilanjutkan.
"Tetapi sekali lagi, yang perlu diingat bahwa LKPJ nanti memuat delapan bulan setengah pekerjaan mantan Bupati Pasuruan. Sedangkan Pj Bupati Pasuruan Andrianto tiga bulan setengah. Sebab, dia baru dilantik tanggal 24/09/2023," papar Maulana. (par/van)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
