Muhajir mempertanyakan soal hak milik merek Kopi Kapiten yang ternyata sudah dimiliki oleh pengusaha di Pati, Jawa Tengah.
Ia mempertanyakan produk Kopi Kapiten yang tetap dipajang di Pemda Pasuruan dan disuguhkan untuk para tamu. Padahal, merek tersebut sudah dipegang oleh pihak swasta.
"Bila merek Kopi Kapiten bukan milik Pemda Pasuruan, tapi milik swasta, kok bisa merek/logo itu nangkring di barang-barang milik pemerintah daerah? Bahkan nangkring logo besar di ruang makan rumah dinas bupati? Apa hubungan hukumnya? Apa ada kontrak sponsor dengan pemda? Bila iya, berapa nilai kontraknya? Bila tidak ada kontrak, bukankah ini memanfaatkan fasilitas negara untuk orang-orang tertentu?" tanya Muhajir.
Jika memang Kopi Kapiten milik swasta, Muhajir mengkritisi dasar hukum penggunaan branding lembaga profit di pemerintahan.
