Sekdakot Kediri, Bagus Alit (tengah), saat mengikuti rakor pencegahan dan pemberantasan korupsi secara virtual. Foto: Ist
Dalam arahannya, Bahtiar mengimbau seluruh pemerintah daerah di Jawa Timur untuk mencegah potensi korupsi dan melakukan langkah-langkah perbaikan tata kelola agar kehadiran pemerintah daerah dapat dirasakan masyarakat dan dianggap mampu memberikan perlindungan, pengayoman dan meningkatkan kesejahteraan.
Terkait pelayanan publik, ia pun berharap masing-masing kepala daerah dapat membuat standar pelayanan publik yang prima dengan beberapa indikator yakni kecepatan, kejelasan, rasa keadilan dalam penerimaan pelayanan, transparan, murah dan mudah diakses.
Menanggapi hal tersebut, Inspektur Kota Kediri, Muklis Isnaini, menyatakan pemerintah daerah setempat sangat berkomitmen dan mendukung penguatan pencegahan tindak pidana korupsi. Terkait indikator MCP KPK, Muklis menyebut saat ini nilai MCP Kota Kediri mencapai 89 dan nilai Survei Penilaian Integritas (SPI) mencapai 81,9.
“Alhamdulillah pemenuhan MCP KPK dan SPI Kota Kediri termasuk tertinggi di kota tingkat sedang. Untuk beberapa indikator yang belum bisa dicapai secara optimal, tentu kita komitmen bersama untuk mencapai indikator pemenuhan MCP dan SPI KPK agar lebih meningkat,” paparnya.
Adanya rapat koordinasi ini dianggap dapat memberikan semangat kepada seluruh pemerintah daerah agar bisa memberikan pelayanan publik yang profesional dan bebas korupsi. Menurut dia, hasil kegiatan ini akan ditindaklanjuti dengan rapat koordinasi bersama OPD terkait untuk melakukan evaluasi dan membahas rencana ke depan.
"Tidak hanya fokus pada peningkatan MCP dan SPI, namun yang terpenting ialah komitmen bersama dalam mencegah potensi terjadinya korupsi," katanya. (uji/mar)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
