FGD Transformasi Kampanye Politik yang digelar Umsida.
SIDOARJO, BANGSAONLINE.com - Program Studi Administrasi Publik (AP) Universitas Muhammadiyah Sidoarjo (Umsida) bersama Pusat Studi Kebijakan Publik menggelar FGD (focus group discussion) bertajuk 'Transformasi Kampanye Politik', Minggu (22/10/2023). Kegiatan ini juga dihadiri narasumber seorang pengamat politik, Nanang Haromin, dan Isnaini Rodiyah, selaku Ketua Pusat Studi Kebijakan Publik dan Media Umsida.
Agenda tersebut bertujuan untuk membahas secara menyeluruh teknis, dan teoritis terkait Transformasi Kampanye Politik Pemilu secara menyeluruh. Dalam acara yang dihadiri seluruh asisten laboratorium dan anggota himpunan mahasiswa Prodi AP Umsida, Kaprodi AP Umsida, Ilmi Usrotin, bertugas membuka diskusi yang sekaligus me-launching Laboratorium Governance dan Manajemen Pelayanan Publik.
“Tahun ini adalah tahun kita berprestasi. Progran kerja kita telah disetujui, termasuk penambahan laboratorium AP. Sebelumnya, kita hanya memiliki laboratorium E-Government dan kebijakan publik. Sekarang, kita tambahkan satu lagi, yaitu laboratorium governance dan manajemen kebijakan publik,” ujarnya.
Ia berharap agar laboratorium baru ini bisa jadi inkubator model sistem pemerintahan dan standarisasi manajemen pelayanan publik di pemerintah desa serta pemerintah kabupaten/kota di wilayah Provinsi Jawa Timur. Ilmi menyebut, tujuan utama dari Prodi AP Umsida ialah rekognisi di ASEAN.
Prodi AP umsida memiliki 3 laboratorium, yakni Lab e-government, Lab kebijakan publik dan perencanaan pembangunan, serta Lab governance dan manajemen pelayanan publik (MPP). Penambahan laboratorium adalah langkah penting untuk memperkaya pengalaman belajar mahasiswa di bidang administrasi publik, dan diharapkan para mahasiswa lebih meningkatkan kreativitasnya dan mendukung tata Kelola di laboratorium.
Nanang Haronim yang juga pengamat politik menyampaikan, “Menjelang Pemilihan Umum (Pemilu) 2024, sangat banyak spanduk bergambar wajah para politisi yang terpampang di pinggir jalan. Padahal, saat ini belum memasuki masa kampanye,” ucapnya.
Mantan Komisioner KPU Sidoarjo itu mengungkapkan bahwa saat ini masih berlangsung masa sosialisasi, dan Pendidikan politik bagi para peserta Pemilu. Sedangkan masa kampanye, baru akan berlangsung pada 28 November 2023.
“Menjanjikan sesuatu untuk kepentingan pemilu (kamu saya bantu, jadi tahun 2024 kamu pilih saya). Saat ini tidak kena hukum, karena caleg belum ditetapkan secara resmi, tahapan kampanye belum juga dimulai. Jadi secara prosedur para penyelenggara dan pengawas masih abai. Baru bisa terjerat jika sudah ditetapkan sebagai bacaleg dan terdaftar calon tetap,” paparnya.
Sebagai pengamat politik, Nanang juga menyampaikan bahwa kampanye di kampus dan lewat media sosial menjadi senjata yang ampuh untuk menggaet pemilih, khususnya pemilih muda dan menguasai total pemilih pada pemilu nanti.
Selain itu, kampus juga diperbolehkan menjadi ruang kampanye atau ruang dialog bagi capres cawapres hingga calon anggota legislatif (caleg) karena mahasiswa merupakan salah satu golongan pemilih terbanyak di Pemilu 2024.
