Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar (dua dari kanan), saat melaunching Kartu Kredit Pemerintah Daerah (KKPD) dan QRIS Retribusi. Foto: Ist
KOTA KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Wali Kota Kediri, Abdullah Abu Bakar, melaunching kartu kredit pemerintah daerah (KKPD) dan QRIS retribusi, Jumat (6/10/2023). KKPD dan QRIS retribusi ini merupakan kolaborasi Pemkot Kediri, Bank Jatim, dan BNI.
Penerapan KKPD telah tercantum dalam Perwali Nomor 29 tahun 2023 tentang tata cara penggunaan dan penyelenggaraan KKPD untuk pelaksanaan APBD di lingkungan Pemkot Kediri.
Hal ini sekaligus mengimplementasikan Permendagri Nomor 79 tahun 2022 tentang petunjuk teknis penggunaan KKPD dalam pelaksanaan APBD.
"Alhamdulillah, kerja sama yang kita jalin selama ini akhirnya membuahkan hasil dengan menumbuhkan ekosistem baru. Terutama dalam dunia keuangan pemerintah dan yang sedang berkembang saat ini. Terima kasih atas kolaborasi yang luar biasa bagus ini," kata pimpinan daerah yang akrab disapa Mas Abu itu.
Menurut dia, adanya KKPD ini akan mempercepat proses pengadaan di Kota Kediri. Melalui KKPD, nantinya segala pembayaran atas belanja yang dibebankan pada APBD akan dipenuhi dulu oleh bank penerbit KKPD, yakni Bank Jatim dan BNI.
Saat ini, penggunaan KKPD diterapkan di BPPKAD, namun ke depan setiap OPD harus menggunakan KKPD.
"Tentu ini nanti akan mempermudah dan putaran ekonominya bisa lebih cepat. Ditambah lagi ada kebijakan TKDN dari Bapak Presiden. Harapannya penyerapam TKDN dan anggaran jauh lebih gesit," ungkapnya.
Ia menambahkan untuk pembayaran retribusi melalui QRIS ini adalah hal yang harus dilakukan. Sebab saat ini masyarakat sudah semakin terbiasa dengan cashless.
Saat ini, kata Mas Abu, semua dilakukan secara digital di mana hal itu akan mempermudah, serta meminimalisasi persepsi orang mengenai uang berhenti di pemerintah.
