GRESIK, BANGSAONLINE.com - Dugaan mobilisasi Keluarga Penerima Manfaat (KPM) Program Keluarga Harapan (PKH) di Kabupaten Gresik untuk pemenangan calon legislatif (caleg) pada kontestasi pemilu 2024, kian menyita respons banyak kalangan.
Sejumlah lembaga swadaya masyarakat (LSM) di Kabupaten Gresik pun angkat bicara. Direktur LSM Lembaga Pemantau Birokrasi (LPB) Kabupaten Gresik, Novantoro meminta kepada instansi terkait agar kasus ini diungkap secara gamblang. Sehingga, masyarakat menjadi tahu siapa calon legislatif (caleg), maupun penyelengara PKH yang ditengarai terlibat.
"Saya apresiasi ada media massa yang membongkar kasus ini. Makanya, saya minta instansi terkait, dinas sosial, DPRD, dan penegak hukum, agar kasus ini dibongkar, sehingga jelas, terang benderang. Masyarakat bisa tahu siapa caleg maupun penyelenggara PKH ditengarai terlibat," ucap Novantoro kepada BANGSAONLINE.com, Jumat (15/9/2023).
Novantoro juga meminta kepada Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Mohammad, yang mengaku memiliki sejumlah data valid terkait dugaan keterlibatan penyelenggara PKH dan caleg yang melakukan mobilisasi KPM PKH untuk dibuka di publik.
"Pak Ketua Komisi IV DPRD Gresik, Pak Mohammad, silakan dibuka saja yang ditengarai terlibat," pintanya.
Novantoro juga mendesak agar persoalan ini terus dikembangkan dan meminta penegak hukum turun. Sebab, berdasarkan temuan di lapangan, program bantuan PKH yang anggarannya berasal dari APBN ini rawan penyelewengan.
"Juga rawan digunakan untuk menguntungkan seseorang dalam pencalonan dengan sejumlah imbalan. Itu bisa masuk ranah gratifikasi, masuk unsur korupsi," pungkasnya.
Sementara Ketua Informasi Dari Rakyat (IDR), Choirul Anam, menyayangkan politisasi PKH di Kabupaten Gresik kepada salah satu partai atau calon legislatif. Menurutnya, hal itu sangat mencederai proses demokrasi. Menurut
Cak Anam, begitu sapaan akrabnya, kasus yang tengah viral dan jadi berbincangan publik ini harus masuk ranah pidana.
"Kasus ini harus ditindak tegas. Bantuan KPM PKH ini dari uang negara yang dipakai untuk bantuan khusus bagi warga yang sangat miskin," ucapnya.
