Paulus menilai, musyawarah kelurahan merupakan sarana yang tepat untuk mengetahui potret kemiskinan ekstrem secara riil. Dengan demikian potret kemiskinan bisa langsung disampaikan oleh perwakilan yang ada di kelurahan baik di RT/RW ataupun LPMK.
"Dari muskel juga bisa menyanggah apabila ada orang yang mampu namun mengajukan untuk masuk data kemiskinan ekstrem,” ucapnya.
Dari hasil verifikasi kelurahan, nantinya Dinsos Kota Kediir akan menindaklanjuti dengan melakukan monitoring. Selanjutnya, dari hasil data yang telah terverifikasi tersebut Pemkot Kediri melalui Tim Koordinasi Penanggulangan Kemiskinan Daerah (TKPD) di tingkat kota akan menentukan strategi yang tepat untuk mengatasi permasalah tersebut.
“Dari data riil yang ada, kita sampaikan ke pimpinan atau Walikota Kediri untuk menentukan kebijakan yang pas untuk mengintervensi hal tersebut bersama dinas terkait sehingga tepat sasaran,” kata Paulus.
