Gubernur Khofifah membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator atau PKA angkatan IV dan V Tahun 2023, serta Halalbihalal di Kantor BPSDM Jatim.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Gubernur Khofifah membuka Pelatihan Kepemimpinan Administrator (PKA) angkatan IV dan V Tahun 2023 dan Halal Bihalal di Kantor BPSDM Jatim, Jumat (5/5/2023). Saat itu, ia berpesan untuk memastikan reformasi birokrasi berdampak secara tematik fokus pada 4 hal penting.
“Pada penghargaan SPBE lalu oleh Menpan RB, Jatim meraih Digital Goverment Award 2023. Namun, diberikannya penghargaan tersebut bukan hanya sekedar bagaimana digitalisasi berperan dengan baik melainkan juga pada dampaknya lewat 4 aspek strategis,” tuturnya.
BACA JUGA:
- Khofifah Sebut IKA Unair Dukung Penuh Upaya Percepatan Indonesia Emas Sebelum 2045
- Hardiknas 2024, Khofifah: Maksimalkan Merdeka Belajar, Siapkan Generasi Menuju Indonesia Emas 2045
- Pesan Khofifah di Hari Buruh Internasional 2024
- Ucapkan Selamat Hari Buruh Dunia, Khofifah Optimistis Pekerja Jatim Terampil
Pertama, bagaimana Reformasi Birokrasi berdampak pada Penanggulangan Kemiskinan. Dalam hal ini, tata kelola birokrasi mengakselerasi penurunan kemiskinan dengan berbagai ekosistemnya. Termasuk di dalamnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat.
Kedua, Reformasi Birokrasi Peningkatan Investasi. Dimana pada RB ini memperkuat penerapan omnibus law, meningkatkan competitiveness index, untuk melipatgandakan investasi pada suatu daerah.
“Saat ini kita lakukan bagaimana upaya peningkatan ivestasi baik dari dalam maupun luar negeri. Inilah mengapa, Jawa Timur rutin menyelenggarakan Misi Dagang danni vestasi di berbagai daerah. Saat ini total sudah ada 30 daerah dan 32 kali misi dagang dan investasi dilaksanakan,” urai Khofifah.
"Karena kekuatan industri manufaktur di Jawa Timur ini mendekati 32%, maka banyak daerah yang mengirimkan raw material (bahan mentah) untuk diolah di Jatim lalu, dibawa kembali ke tempat asalnya atau untuk eksport. Ini menjadi peluang bagi Jawa Timur yang secara nilai industri manufaktur cukup handal," imbuhnya.
Ketiga, RB Percepatan Prioritas Aktual Presiden. RB ini menegaskan tata kelola birokrasi merespons hal-hal mendesak sesuai arahan Bapak Presiden, sehingga dapat memitigasi risiko yang berdampak serius pada masyarakat.
Keempat, RB Digitalisasi Administrasi Pemerintahan. Khofifah menjelaskan, digitalisasi berbasis arsitektur SPBE menjadi pilar bagi program Reformasi Birokrasi Tematik yang berdampak luas bagi masyarakat.
