PKL di Bangkalan sulit ditertibkan karena dilindungi oleh Mohlis, ketua paguyuban.
"Trotoar itu hak pejalan kaki, harusnya bukan tempat jualan. Juga di badan jalan itu gak boleh (dijadikan tempat berjualan), itu melanggar perda. Tapi, kita mau gimana lagi," tuturnya.
Pihaknya mengaku sudah melakukan upaya patroli dan upaya penertiban untuk merapikan para PKL. Namun Nakib mengatakan bahwa para PKL tak mau ditertibkan karena mendapat perlindungan dari Ketua Paguyuban PKL Bangkalan, Mohlis.
"Saya merapikan contohnya PKL di Jalan Pecinan yang ada di badan jalan hingga menyebabkan macet, sehingga oleh pimpinan disuruh naikkan ke atas, zona yang udah ditentukan PKL itu di stadion dan di sanggan. Tetapi, mereka tidak mendengarkan karena merasa dilindungi oleh Mohlis sebagai Ketua Paguyuban Persatuan PKL Bangkalan," ungkapnya.
Sementara Mohlis mengaku siap untuk bekerja sama dengan pemerintah dalam hal penertiban PKL. Namun, pihaknya meminta agar ada solusi untuk para PKL.
"Mereka butuh usaha untuk bertahan hidup di tengah kota. Apalagi pasca pandemi, ekonomi gak stabil, sehingga penertiban harus ada solusi yang sekiranya ada relokasi dalam satu tempat," ujarnya.
"Untuk tempat (pemerintah) tak hanya berhenti membuat, namun harus selalu dibina oleh pemerintah. Jalur poros itu harus bersih dari PKL sehingga PKL tersentral dalam satu tempat. Namun kalau hanya sebatas penertiban, bagaimana nasib ribuan teman-teman PKL," pungkasnya. (mil/uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
