“Kepolisian tidak akan bisa bekerja sendiri. Oleh sebab itu, AMSI sebagai asosiasi yang menaungi media arus utama dan profesional di bawah naungan Dewan Pers ini bahu-membahu dengan pemerintah, kepolisian, dan TNI dalam menangkal hoax, disinformasi, misinformasi, dan juga ujaran kebencian yang semakin membanjiri ruang digital publik, khususnya di media sosial,” ujar Arief Rahman.
Ia mengungkapkan, saat ini sudah 32 kabupaten/kota di Jawa Timur yang telah terbentuk Komite Komunikasi Digital (KKD). Komite tersebut terdiri dari unsur pimpinan pemerintah (kominfo), pimpinan media, jurnalis, TNI, Polri, akademisi, para pegiat komunikasi, maupun tokoh-tokoh masyarakat.
KKD sendiri diinisiasi bersama oleh Pemprov Jatim, AMSI Jatim, Polda Jatim, dan Kodam V/Brawijaya, sejak tahun lalu. Kata Arief, keberadaan KKD bisa menjadi salah satu solusi strategis menghadapi badai informasi di tahun politik.
“KKD yang melibatkan semua pemangku kepentingan ini diharapkan mampu untuk mengedukasi publik dan memberikan pemahaman dengan literasi berita dan literasi digital, verifikasi informasi, serta cek fakta,” ujarnya.
