Lebih lanjut ia menerangkan bahwa untuk mengakomodasi skema kredit dari pemerintah pusat hingga menjangkau pada level daerah, penerbitan KKP Domestik dilakukan secara bertahap.
"Penerbitan KKP Domestik pada tahap awal dilakukan oleh Himbara (BNI, BRI, dan Bank Mandiri) dan akan diperluas ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) secara bertahap. KKP Domestik dikembangkan menggunakan mekanisme QRIS berbasis sumber dana kredit sehingga seluruh transaksi diproses di dalam negeri. Selain dapat digunakan di lebih dari 20 juta merchant QRIS secara terinterkoneksi antar penyelenggara, KKP Domestik juga dapat memfasilitasi belanja pengadaan Pemerintah melalui platform yang disediakan secara terpusat oleh Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (LKPP), Toko Daring," terangnya.
Ia juga menyampaikan bahwa dengan sistem pembayaran digital ini, keamanan akan lebih terjamin.
"KKP Domestik juga meningkatkan keamanan dalam bertransaksi, meminimalisasi uang tunai, mengurangi fraud (penyelewengan) dari transaksi tunai serta mengurangi idle cash. Ke depan, sistem ini akan mengoptimalkan penggunaan uang persediaan oleh satuan kerja untuk kebutuhan belanja operasional ataupun belanja perjalanan dinas," imbuhnya.
