Pemilu 2024, Mantan Bawaslu Jatim Sebut Vermin Jadi Belenggu Anggota Parpol

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Verifikasi Administrasi (vermin) anggota partai politik (parpol) yang sedang dilakukan KPU kabupaten/kota di daerah dinilai Sri Sugeng Pujiatmoko, mantan anggota Bawaslu Jatim jadi belenggu 24 parpol yang ikut Pemilu 2024.

"Hasil vermin yang dilaksanakan KPU kabupaten/kota sangat menentukan parpol menjadi kontestan pemilu. Bagi parpol yang telah memenuhi parliamentary threshold (PT). Namun jika parpol baru atau parpol yang sudah menjadi peserta Pemilu 2019 yang tidak memenuhi PT jika hasil verminnya tidak memenuhi syarat minimal anggota 1.000 atau 1/1000 dari jumlah penduduk, maka parpol tersebut tidak dilanjutkan untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, sehingga parpol yang tidak dapat menjadi kontestan Pemilu 2024," kata pria yang juga seorang pengacara ini, Selasa (23/8/2022).

BACA JUGA:

Menurut dia, objek vermin keanggotaan parpol sambung Sri Sugeng adalah sejumlah anggota parpol yang sudah diserahkan parpol melalui SIPOL saat mendaftar di KPU, dan substansi vermin adalah terkait dengan kegandaan anggota parpol, baik kegandaan anggota di internal parpol maupun antar anggota parpol, dan anggota parpol yang tidak memenuhi syarat.

"Bagi parpol yang telah memenuhi PT biasanya meremehkan dalam penyerahan data keanggotaan parpol di SIPOl, karena menganggap bahwa vermin hanya dilakukan untuk pemenuhan data jumlah keanggotaan parpol telah memenuhi syarat minimal 1000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk, dan tidak mengira jika vermin dilakukan terkait kegandaan maupun anggota yang tidak memenuhi syarat, misalnya mencantumkan ASN, TNI/Polri, belum berumur 17 tahun," paparnya.

Ia menuturkan, jika dilihat dari pelaksanaan vermin yang dilakukan KPU kabupaten/kota sesungguhnya sudah semi verifikasi faktual terhadap keanggotaan parpol, meskipun tidak dilakukan secara faktual dengan metode krejcie dan morgan, dengan dilakukan pengambilan sampel anggota parpol sebagaimana data di SIPOL untuk selanjutnya diverfak sebagaimana PKPU 4/2022.

"Nah, persoalannya adalah PKPU 4/2022 yang di dalamnya mengatur verifikasi administrasi itu diterbitkan setelah parpol telah menyerahkan data keanggotaan di SIPOL saat parpol melakukan pendaftaran di KPU, sehingga bagi parpol sudah tidak bisa lagi menambah data anggota parpol di SIPOL," tuturnya.

Meskipun PKPU 4/2022 telah mengatur jika hasil vermin keanggotaan parpol dinyatakan tidak memenuhi syarat minimal keanggotaan parpol 1000 anggota atau 1/1000 dari jumlah penduduk masih diberikan kesempatan untuk mengajukan perbaikan, namun bagi parpol yang sudah memenuhi PT menjadi catatan tersendiri bagi parpol yang bersangkutan.

"Jika parpol yang telah melakukan perbaikan, dan hasil verminnya dinyatakan tidak memenuhi syarat, maka bagi parpol baru dan parpol peserta pemilu tahun 2019 yang tidak memenuhi PT, tidak dapat melanjutkan untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, artinya parpol tersebut tidak dapat menjadi peserta pemilu tahun 2024, dan jika hal itu terjadi akan menjadi ruang sengketa proses di Bawaslu," kata Sugeng.

Namun, bagi parpol yang memenuhi PT dan hasil vermin keanggotaannya dinyatakan memenuhi syarat, maka parpol tersebut tidak perlu atau tidak dilanjutkan untuk dilakukan verifikasi faktual keanggotaan, dan parpol tersebut dinyatakan menjadi peserta pemilu tahun 2024.