"Kalau tahun lalu (2021), 50% untuk kesejahteraan masyarakat, 25% penegakan hukum, dan 25 untuk kesehatan. Jadi, yang penegakan hukum lari ke kesehatan. Itulah porsi yang ditentukan untuk tahun 2022," timpal Tesar.
Lebih lanjut dirinya menambahkan, kalau perubahan segmentasi anggaran tersebut tentunya sudah dilakukan dengan berbagai pertimbangan.
"Kenapa harus dikurangi ke 10%, karena pertimbangan untuk bidang kesehatan," tegas Fungsional Ahli Pertama Bea Cukai Madura ini saat diwawancarai.
"Kalau historinya mas, kesehatan itu minimal 50%. Jadi bisa 60%, bisa juga 70%. Terus tiba-tiba turun ke 25%. Jadi, cukup tinggi banget kan turunnya. Akhirnya itu (bidang penegakan hukum) dikembalikan ke kesehatan sekitar 15%. Dan penegak hukum akhirnya 10% (tahun 2022 ini)," tambah Tesar.
