Ingin Lepas dari Bantuan, KPM PKH di Kediri Minta Pemkab Adakan Pelatihan Kewirausahaan

KEDIRI, BANGSAONLINE.com - Bupati Kediri Hanindhito Himawan Pramana menggelar Jumat Ngopi edisi ngabuburit yang dihadiri sejumlah keluarga penerima manfaat program keluarga harapan (KPM - PKH) bertempat di Kantor Kecamatan Kras, Jumat (8/4/2022).

Dalam acara itu, para KPM PKH dipersilakan manyampaikan aspirasinya. Salah satunya Pipit. KPM PKH asal Desa Jabang, Kecamatan Kras ini meminta agar Pemkab Kediri mengadakan pelatihan wirausaha.

Menurutnya, pelatihan wirausaha akan bermanfaat bagi para penerima manfaat PKH. Harapannya, mereka tidak lagi ketergantungan terhadap bantuan. "Jadi istilahnya supaya diberi kail, tidak hanya ikannya terus," kata Pipit.

Mendapat masukan seperti itu, Bupati Dhito langsung menginstruksikan dinas koperasi dan usaha mikro (kopusmik) segera memberikan pelatihan kewirausahaan kepada KPM PKH yang sudah menyatakan siap untuk mandiri.

"Bu Mamiek (Kepala Dinas Kopusmik), tolong turun ke lapangan, bantu warga-warga seperti Bu Pipit untuk mulai berwirausaha," katanya pada acara itu.

Ia mengapresiasi KPM PKH seperti Pipit yang berinisiatif lebih mandiri sehingga lepas dari bantuan. "Hal itu merupakan bukti bahwa mereka ingin bangkit dan lepas dari kemiskinan," ucap Dhito.

Sebagaimana diketahui, pada tahun 2021 di Kabupaten Kediri ada 7.773 KPM yang graduasi dari program PKH. Baik itu graduasi secara alamiah karena sudah tidak ada komponen, maupun graduasi mandiri, alias mengundurkan diri atas kesadarannya karena sudah sejahtera.

Selain usulan pelatihan kewirausahaan, dalam acara itu beberapa warga juga mengkritisi PKH yang dinilai tidak belum tepat sasaran. Diungkapkan, mereka yang tercatat sebagai KPM PKH ada yang merupakan orang terdekat perangkat desa.

Menanggapi keluhan itu, Dhito menyampaikan bahwa PKH merupakan program Kementerian Sosial. Meski demikian, berjanji akan berkomunikasi dengan Kementerian Sosial terkait program PKH.

"Saya akan komunikasi dengan Mensos, dalam hal ini apakah memungkinkan kalau daerah itu diizinkan untuk memberikan atau mengajukan usulan. Artinya, misalkan dari 100 persen kuota yang turun mungkin bisa dibagi 50 persen dari daerah," tandasnya. (uji/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News