Suasana saat paripurna penyampaian hasil reses I Tahun 2022. Foto: SYUHUD/BANGSAONLINE
GRESIK, BANGSAONLINE.com - DPRD Gresik mengadakan rapat paripurna penyampaian hasil reses I tahun 2022. Rapat dipimpin Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah, beserta 7 fraksi lainnya, yakni PKB, Gerindra, Golkar, PDIP, NasDem, Demokrat, dan Fraksi Amanat Pembangunan (FAP) yang diberi kesempatan untuk menyampaikan hasil reses.
"Saya persilakan masing-masing fraksi membacakan hasil resesnya. Dibacakan atau diserahkan saja hasil reses yang telah tersusun," ujarnya di ruang rapat paripurna DPRD Gresik, Jalan KH Wachid Hasyim, Kamis (31/3/2022).
BACA JUGA:
- Hadiri Halal Bihalal AKD, Bupati Gresik Minta Kades Netral di Pilkada 2024
- Kandidat Ketua DPRD Gresik, Mohammad dan Syahrul Bersaing Ketat
- Komisi IV DPRD Gresik Dalami LKPj Kepala Daerah 2023 Bersama OPD Mitra
- Dianggap Langgar SE Kemendagri, Pemkab Gresik Tunggu Keputusan soal Keabsahan Mutasi 147 Pejabat
Namun, para juru bicara (Jubir) fraksi memilih langsung menyerahkan hasil reses yang telah mereka jilid kepada pimpinan. Nur menyatakan, hasil reses masing-masing fraksi akan disampaikan kepada Bupati Gresik, Fandi Akhmad Yani.
"Hasil reses dari serap aspirasi setiap fraksi di daerah pemilihan (Dapil) masing-masing akan kami serahkan kepada bupati sebagai bahan untuk penyusunan program pembangunan," kata Sekretaris DPC Gerindra Gresik itu.
Sementara itu, Ketua Fraksi PKB DPRD Gresik, M Syahrul Munir, menyebut sesuai ketentuan dalam pasal 351 Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2009 tentang MPR, DPR, DPD dan DPRD, serta pasal 30 Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 16 Tahun 2010 Tentang Pedoman Penyusunan Peraturan DPRD Tentang Tata Tertib DPRD, bahwa anggota dewan mempunyai kewajban untuk menyerap serta menghimpun aspirasi konstituen melalui kunjungan kerja secara berkala, serta menampung, menindaklanjuti aspirasi, dan pengaduan masyarakat.
"Sebagai tindak lanjut teknis dari aturan perundangan, dan Tatib DPRD mengatur secara khusus tentang kegiatan yang disebut dengan reses, yakni kegiatan formal bagi anggota dewan untuk berkunjung ke daerah pemilihannya, guna menyerap aspirasi masyarakat, untuk ditindaklanjuti sesuai kewenangannya," ucap Syahrul.
Pihaknya telah menghimpun seluruh catatan-catatan penting terkait reses dari semua anggota yang dirangkum sabagai berikut:
Bidang pembangunan. Masyarakat meminta perlu adanya pengelolaan, bahkan kalau perlu pembangunan Tempat Penampungan Sementara (TPS) di tiap wilayah Kabupaten Gresik. Karena permasalahan sampah ini butuh penanganan serius dan segera.
"Untuk itu, dibutuhkan pembangunan Tempat Pembuangan Akhir (TPA) tingkat desa ataupun Tempat Penampungan Sampah Terpadu (TPST) untuk penampungan sampah yang ada di daerah Kabupaten Gresik, khususnya di Gresik Selatan dan Utara. Juga harus disiapkan juga untuk pengelolaan sampahnya," kata politikus muda PKB dari Kecamatan Manyar ini.
Kemudian, permasalahan akses Jalan Poros Desa (JPD) yang menghubungkan 3 Desa Ngampel, Pejangganan dan Morobakung, Kecamatan Manyar yang harus segera dipecahkan oleh Pemerintah Kabupaten Gresik, karena dirasa keterbatasn akses jalan ini menjadi hambatan perkembangan ekonomi di Kecamatan Manyar Barat.
