Achmad Silahuddin, Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur.
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Ketua Fraksi PPP DPRD Jawa Timur, Achmad Silahuddin, mengacungi jempol terhadap langkah Pemerintah Provinsi Jawa Timur yang gencar menggelar operasi pasar (OP) di berbagai titik di daerah. Langkah itu dinilai bisa meringankan konsumen di kalangan menengah bawah, khususnya pedagang kaki lima.
Namun, politikus PPP yang akrab disapa Gus Adi ini berharap gencarnya operasi minyak goreng yang dilakukan pemerintah juga diiringi dengan memperketat pengawasan tata niaganya.
"Hal terpenting yang harus dilakukan pemerintah adalah mengatur tata niaga minyak goreng. Pengawasan ditingkatkan untuk menindak apabila ada penimbunan minyak goreng dan distributor nakal yang memainkan harga eceran tertinggi atau HET," terang Silahuddin, Kamis (17/2).
Putra Bupati Jombang, Mundjidah Wahab itu menyayangkan selama ini dalam pengendalian harga, pemerintah hanya mengandalkan operasi pasar saja, padahal persoalannya bukan hanya itu.
"Seperti minyak goreng ini, perlu ditelusuri langkanya di mana. Apakah langkanya ada di sisi distributor, agen, atau di retail dan pengecer," jelas Adi.
Lebih janjut ia menjelaskan, jika kalau penelusuran itu belum selesai, lalu pemerintah mematok HET, bagaimana nasib toko kelontong, warung-warung di kampung - kampung.
Politikus asal Jombang ini mengaku sudah kroscek ke lapangan. Banyak pedagang gorengan yang mengeluh akibat harga minyak goreng semakin tak jelas.
Akibatnya, pedagang gorengan harus menyiasati dengan cara mengecilkan ukuran gorengan. Karena itu, meski harga migor naik, padagang gorengan tidak menaikkan harga jualnya.
"Coba bayangkan di Jawa Timur ini ada ribuan bakul gorengan yang mengalami nasib memprihatinkan. Kalau gak jual, ekonomi keluarga mendek, kalau jual untungnya pas-pasan bahkan gak untung," imbuhnya. (mdr/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
