Dahlan Iskan
SURABAYA, BANGSAONLINE.com – Kesemrawutan distribusi dan harga minyak goreng masih belum bisa tertangani dengan cepat dan tuntas. Padahal Presiden Jokowi sudah mencabut larangan ekspor.
Bagaimana dengan jalur alternatif aplikasi?
Simak tulisan wartawan kawakan, Dahlan Iskan, di HARIAN BANGSA dan BANGSAONLINE.com hari ini, 30 Mei 2022. Selamat membaca:
LARANGAN sudah dicabut. Kapal belum ada yang berangkat. Sudah lebih seminggu. Akhirnya lebih sebulan Indonesia tidak ekspor minyak goreng –dan bahan baku minyak goreng.
Lalu ada yang menghitung berapa devisa yang hilang. Berapa pula penghasilan negara yang batal masuk. Dari pajak dan non pajak.
Angkanya fantastis. Saya tidak sampai hati menuliskannya.
Anda sudah tahu. Sudah beredar luas di medsos.
Larangan ekspor memang benar-benar sudah dicabut. Presiden Jokowi sendiri yang mencabut. Lewat instruksi atau apa pun itu namanya: lewat video resmi kenegaraan.
Pengusaha pun sudah boleh ekspor lagi: mulai tanggal 23 Mei lalu. Tapi belum satu pun kapal pembawa CPO berangkat ke luar negeri –sampai kemarin.
Entah hari ini.
Atau besok.
Atau kapan-kapan.
Videonya jelas sekali. Maksud di video itu juga jelas. Tapi masih ada yang harus lebih jelas: bagaimana tata cara ekspor yang baru.
Video itu, tentu, tidak merinci tata cara ekspor CPO dan minyak goreng.
Harus ada video lain sebagai tata laksana video Presiden Jokowi. Bahkan video siapa pun tidak cukup lagi.
Harus sangat rinci. Harus ada angka-angka. Tanggal-tanggal. Dokumen-dokumen. Semua itu hanya bisa jelas kalau bentuknya dokumen tertulis.
Dokumen tertulis itu juga harus bisa jadi pegangan –dasar hukum. Agar kelak tidak ada yang jadi tersangka hanya karena dianggap melanggar dokumen.
Maka bentuk aturan pelaksanaan pencabutan larangan ekspor itu harus SK menteri. Atau peraturan menteri.
Berarti menteri perdagangan yang harus membuat dan menerbitkannya. Tanpa menteri perdagangan, video keputusan presiden itu tidak bisa dilaksanakan.
SK menteri juga belum cukup. Harus ada SK dirjen perdagangan dalam negeri. Yang mengatur lebih rinci lagi.
Dirjennya kini dalam tahanan. Bersama tiga pengurus perusahaan CPO –bukan pengusahanya. Ditambah satu tokoh terkenal Lin Che Wei –yang oleh penegak hukum dianggap sebagai perantara.
Tapi sudah ada pengganti dirjen itu. Pengganti itulah yang harus merumuskan aturan rincinya. Yang akan sangat detail.
Keputusan menteri perdagangannya sendiri sudah terbit. Di hari yang sama dengan terbitnya video pencabutan oleh Presiden Jokowi. Tapi tidak mudah menerbitkan SK dirjen.
Harus sangat rinci. Juga harus bisa menyeimbangkan antara jumlah yang boleh diekspor dan yang harus dijual di dalam negeri.
Bahkan tata laksana penjualan dalam negeri itu juga harus rinci. Sampai ke soal jumlah, harga dan siapa yang harus menjual.
Mungkin, hari ini, SK dirjen itu sudah keluar. Atau kemarin. Yang saya tahu: draf peraturan dirjen itu sudah final dua hari lalu.
Berarti hari ini sudah akan ada kapal yang berangkat ke luar negeri. Atau jangan-jangan juga belum.
