Demo di Polda, GMNI Jatim Tuntut Usut Tuntas Sindikat Mafia Pupuk Bersubsidi

SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Puluhan massa yang tergabung dalam Gerakan Mahasiswa Nasional Indonesia (GMNI) Jawa Timur (Jatim) menggelar unjuk rasa di depan Polda Jatim, Selasa (8/2). Mereka menuntut agar Polda Jatim mengusut tuntas mafia pupuk bersubsidi yang sangat merugikan petani. 

"Aksi ini menuntut Polda Jatim untuk mengusut tuntas para mafia pupuk subsidi di Jawa Timur yang menyebabkan kelangkaan pupuk di daerah Jawa Timur," kata Wakabid Politik DPD GMNI Jatim, Rizky Kurniawan.

Ia yang juga menjadi koordinator aksi mengungkapkan, praktek mafia pupuk subsidi ini adalah musuh terbesar petani. Sebab, hampir setiap tahun persoalan pupuk selalu menjadi keresahan masyarat di Jawa Timur, terutama saat musim tanam tiba.

Berdasarkan e-RDKK tahun 2021, lanjut Rizky, kebutuhan pupuk mencapai 24,3 juta ton dan pemerintah hanya sanggup mengalokasikan subsidi sebanyak 9,041 juta ton. Tahun ini, Kementerian Pertanian mengalokasikan pupuk subsidi sebanyak 9,11 juta ton dan 1,8 juta liter pupuk organik cair.

"Perbuatan mafia pupuk sangat berbahaya. Bahkan dapat dikatakan mafia pupuk adalah kejahatan kriminal yang sistemik, dan terorganisir dengan baik," tuturnya.

GMNI Jatim berharap agar pihak kepolisian memberi hukuman yang seberat-beratnya kepada mafia pupuk bersubsidi. Menurut Riszky, perlu adanya ketegasan dari aparat kepolisian karena mulai dari kasus penyelundupan di Kabupaten Jombang pada 2019, di Situbondo pada 2021, dan yang terakhir adalah penyelundupan dari Madura yang tertangkap di Tuban dan Ponorogo.

"Saya berharap, para mafia, broker, dan oknum nakal pupuk bersubsidi lainnya diberi hukuman yang berat dan diberantas hingga sumber masalah sampai ke akar akarnya," ujarnya.

Dari sekian banyak kasus tersebut, kata Rizky, tidak pernah sekali-kali pihak kepolisian memberantas dan menangkap pelaku sampai ke akar-akarnya yakni distributor. Selama ini hanya berhenti di penangkapan supir-supir penyelundup pupuk bersubsidi.

"Kejadian-kejadian serupa sampai hari ini pada akhirnya menciptakan sebuah kejenuhan yang kemudian melahirkan ketidakpercayaan publik atau mosi tidak percaya kepada institusi kepolisian tersebut," paparnya. (mdr/mar)

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News