H. Syafiuddin, S.Sos, Anggota Komisi V DPR RI asal Dapil Jawa Timur XI (Madura) saat rapat kerja dengan Menteri PUPR.
BANGKALAN, BANGSAONLINE.com - H. Syafiuddin, S.Sos, Anggota Komisi V DPR RI meminta Menteri PUPR Basuki Hadimuljono mengevaluasi pekerjaan saluran irigasi di sepanjang Jalan Nasional Pulau Madura.
Sebab, selain tidak dilaksanakan oleh Dirjen Bina Marga, program padat karya yang dilaksanakan oleh satuan kerja (satker) dan pejabat pembuat komitmen (PPK) itu tidak melibatkan warga setempat atau orang lokal.
BACA JUGA:
Hal ini disampaikan politikus PKB tersebut saat rapat kerja dengan Menteri PUPR Basuki Hadimuljono di ruang Komisi V DPR RI, Selasa (25/1).
"Padat karya dapat memproritaskan warga sekitar. Saya dapat aduan agak ketus dari masyarakat Bangkalan - Sampang, program padat karya tidak sama dengan semangat yang kita sepakati di forum Komisi V," ujar Syafiuddin
Bahkan, Syafiuddin meminta Menteri PUPR mengevaluasi pelaksanaan program padat karya berupa pengerjaan saluran irigasi tersebut.
"Lagi-lagi bukan dirjen bukan balai juga, bukan Kabalai Pak Menteri, namun yang saya tahu atas berapa laporan dugaan (proyek) itu dilakukan oleh Kasatker dan PPK. Saya harap Kementerian PUPR mengevaluasi terhadap program padat karya," ungkapnya.
Menurutnya, di masa pandemi Covid-19 seperti ini, seharusnya pemerintah dapat membangun semangat bersama dengan masyarakat terdampak. Mengingat, banyak warga yang kehilangan pekerjaan akibat pandemi Covid-19.
"Dampak dari pandemi Covid-19, tingkat kemiskinan masyakat Madura, khususnya Bangkalan, semakin meningkat. Bahkan Bangkalan masuk dalam projek kemiskinan ekstrem nasional," cetusnya.
"Oleh karena itu, kegiatan pekerjaan Kementerian PUPR harus dapat menyentuh langsung kepada masyarakat bawah. Selain itu mengajak semua yang hadir dalam rapat kerja untuk membantu mengentaskan kemiskinan di Madura secara bersama-sama," pintanya. (uzi/rev)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
Berita Terkait
BANGSAONLINE VIDEO
