Plt. Wali Kota Pasuruan Hadiri Rapat Koordinasi Pemerintahan Provinsi Jawa Timur Tahun 2020
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Ardianzah
Jumat, 31 Januari 2020 22:18 WIB
SURABAYA, BANGSAONLINE.com - Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Timur menggelar rapat koordinasi bersama Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menkopolhukam) RI Prof. Dr. Mahfud MD dan Menteri Dalam Negeri (Mendagri) Republik Indonesia Prof. Drs. Tito Karnavian M.Phd.
Dalam Rapat Koordinasi tersebut ada penyerahan secara resmi Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM) Kepada Perwakilan Kabupaten/Kota di Jawa Timur. Kegiatan tersebut berlangsung di Convention Hall Lantai 4 Grand City Convex Jalan Walikota Mustajab Nomor 1 Surabaya pada hari Jum’at tanggal 31 Januari 2020.
BACA JUGA:
Gelar Rembuk Stunting, Pemkot Pasuruan Komitmen Entaskan Stunting hingga Nol Kasus
Kepala Dikominfotik Kota Pasuruan Ajak KIM Maksimalkan Penyebaran Informasi
Wakil Wali Kota Pasuruan: Tak Sekedar Menanam, Mangrove Perlu Perawatan
Bersama OJK, Pemkot Pasuruan Edukasi Ratusan Pekka Bahaya Pinjol ilegal
Acara tersebut dihadiri Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa, Sekretaris Daerah Provinsi Jatim Dr. Ir. Heru Tjahjono, MM, Bupati/Wali Kota se-Jawa Timur dan Forkopimda.
Termasuk, Plt. Wali Kota Pasuruan Raharto Teno Prasetyo, S.T. turut hadir didampingi Sekretaris Daerah Kota Pasuruan, Wakil Ketua DPRD Kota Pasuruan, dan sejumlah Kepala OPD.
Diawali dengan sambutan Gubernur Jatim Khofifah Indar Parawansa. Ia mengungkapkan data kependudukan laki laki di Jawa Timur mengalami surplus 4,6 juta. Oleh karena itu data kependudukan di Jawa Timur sudah bisa dilakukan registrasi melalui Handphone.
"Masyarakat bisa melakukan pencetakan dokumen atau data kependudukan dan catatan kependudukan. Data tersebut bisa tersimpan dalam satu data base yang terkoneksi keseluruh instansi dan terkoneksi dengan Dukcapil Pusat," tuturnya.
Sementara Mendagri Tito Karnavian menyampaikan penerapan layanan Anjungan Dukcapil Mandiri (ADM). Dengan alat ini, warga bisa mencetak Kartu Tanda Penduduk (KTP) sendiri, termasuk Akte Kelahiran, Kartu Keluarga (KK), dan Akte Kematian.
"Melalui Anjungan Dukcapil ini sangat besar manfaatnya untuk masyarakat dengan 3 sistem database perorangan yaitu finger print sidik jari, mata, dan wajah. Dengan adanya sistem anjungan seperti itu bisa memotong mata rantai birokrasi kepengurusan yang berbelit-belit dan berfungsi untuk memberantas korupsi. Sehingga masyarakat lebih mudah serta menghilangkan pungutan liar dan bisa dicetak kapan saja," ujarnya.
"Harapan ke depan untuk Kepala Daerah agar menggunakan alat tersebut di daerahnya masing-masing dan bisa membeli sebanyak-banyaknya menggunakan e-katalog dan bisa ditempatkan di berbagai tempat seperti di Kecamatan, Mall, dan tempat-tempat yang ramai sehingga masyarakat lebih mudah tertolong dalam mendapatkan akses," tuturnya.
Sementara Menkopolhukam Mahfud MD mengatakan pelayanan publik Anjungan Dukcapil Mandiri ini akan dijadikan contoh bagi daerah lain. Ia meminta para Bupati dan Wali Kota di Indonesia segera membuat Anjungan Dana Mandiri (ADM). Sehingga tercapai kesinambungan data kependudukan dan kemudahan pengurusan data kependudukan serta menjadi percontohan dalam pelayanan publik.
Seusai sambutan, acara dilanjutkan dengan penyerahan Anjungan Dukcapil Mandiri oleh Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia kepada Gubernur Jawa Timur. Selanjutnya diserahkan ADM kepada Bupati Jombang dan dilanjutkan dengan pencetakan E- KTP dan Kartu Keluarga (KK) serta Akte Kelahiran yang dipandu langsung oleh Direktorat Jenderal Kependudukan dan Catatan Sipil Republik Indonesia. (ard/rev)