Ini Langkah Pemkot Surabaya Cegah KDRT
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Arianto
Kamis, 28 November 2019 00:31 WIB
Perempuan yang pernah menjabat Kepala Dinas Pemadam Kebakaran (PMK) Kota Surabaya ini mengungkapkan, tahun 2019 jumlah laporan kasus KDRT yang diterima DP5A berjumlah 21. Kasus tersebut dipicu karena berbagai faktor, mulai ekonomi, perselingkuhan hingga kurangnya sikap menghargai perempuan. “Ini kan semua juga kembali ke ketahanan keluarga. Kalau keluarga tidak kuat, ya akhirnya terjadi seperti ini (KDRT, red),” kata dia.
Oleh karena itu, untuk mencegah terjadinya KDRT, DP5A intens memberikan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, bagaimana menguatkan ketahanan dan keharmonisan dalam keluarga. Bahkan, Pemkot Surabaya juga memberikan pendampingan untuk penguatan ekonomi dari sisi perempuan.
Di sisi lain, Chandra menyebut, pihaknya juga bersinergi dengan psikolog, hingga Unit Perlindungan Perempuan dan Anak (PPA) Polrestabes Surabaya dan Polres Tanjung Perak dalam upaya menangani kasus-kasus KDRT tersebut.
“Dari sisi psikologinya (korban) kami juga dampingi dari tim psikolog kami, karena ada trauma (psikis) dan lain-lain. Karena untuk mengobati luka batin itu agak lama (bertahap) tidak bisa cepat,” ungkapnya.
“Namun demikian, lambat laun masyarakat Surabaya kini semakin paham dan sadar tentang pentingnya kesetaraan gender tersebut. Apalagi, masyarakat juga semakin kritis melaporkan, ketika mengetahui adanya kejadian di lingkungannya yang dinilai tidak sesuai. Ibu-ibu ini kan semakin mengerti tentang hak dan kewajiban mereka seperti apa. Masyarakat juga semakin kritis, karena mereka sudah tahu hak-hak mereka,” pungkasnya. (ian/rev)