Pakde Karwo Terima Penghargaan LKPD TA 2017 dari Menkeu
Editor: Revol Afkar
Wartawan: Yudi Arianto
Jumat, 28 September 2018 23:19 WIB
Ia juga mengusulkan setelah penetapan anggaran, para Kepala OPD presentasi di depan bupati/walikota karena sistem perencanaan yang baru adalah perencanaan plus implementasi.
“Ini untuk mengecek apakah perencanaan dan implementasinya nyambung. Bila ini dilakukan maka akan terwujud pengelolaan keuangan yang baik,” katanya.
Sementara itu, Direktur Pelaksana Anggaran Ditjen Perbendaharaan Kemenkeu RI, R. Wiwin Istanti mengatakan, capaian opini terbaik atas laporan keuangan merupakan salah satu indikator dari praktik pengelolaan keuangan daerah yang sehat sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.
Menurutnya, opini WTP merupakan perwujudan pengelolaan keuangan yang sehat sehingga mampu meningkatkan kepercayaan masyarakat kepada pemerintah.
“Untuk meraih ini tidak semata-mata disaiikan oleh laporan keuangan tapi juga ditopang efektifitas sistem pengendalian intern serta kepatuhan terhadap Undang-Undang”, katanya.
Pencapaian opini WTP atas LKPD di Jatim TA. 2017, lanjutnya, menunjukkan peningkatan dibanding LKPD TA. 2016. Dari semula 31 LKPD di TA.2016 menjadi 37 LKPD di TA. 2017, dengan rincian satu pemerintah provinsi dan 36 pemerintah kab/kota. Sementara masih terdapat dua kabupaten yang belum WTP.
Ia juga berterimakasih kepada Pakde Karwo yang telah menginisiasi pembentukan Tim URC yang memberikan pembinaan dan konsultasi dalam penyusunan LKPD terutama bagi kab/kota yang belum meraih opini WTP.
“Tim ini bekerja sangat efektif sejak tahun lalu untuk mendampingi 8 kab/kota yang tahun lalu masih WDP, dan terbukti tahun ini jumlah penerima WTP meningkat,” katanya.
Turut hadir Ketua DPRD Prov. Jatim, Kepala Kanwil BPKP Perwakilan Jatim, Ketua DPRD Kab/Kota se-Jatim, beberapa Kepala OPD di lingkungan Pemprov Jatim, Sekda Kab/Kota se-Jatim, serta Kepala BPKAD Kab/Kota se-Jatim. (ian/rev)