Pemimpin Ideal dalam Dilema Demokrasi
Editor: Redaksi
Wartawan: -
Selasa, 03 Juli 2018 03:50 WIB
Problem Demokrasi
James Madison (The Federalist Papers, 1788) berteori bahwa secara prinsip demokrasi mengandung kelemahan mendasar. Baginya, akan sangat membahayakan jika semua orang bebas menuntut pemimpin terpilih padahal tidak semuanya memiliki kompetensi memadai untuk menghasilkan keputusan. Untuk menutup kelemahan ini, dianjurkanlah model republik, dengan sifat demokrasi keterwakilan. Di Indonesia sudah sangat tepat mengakomodir kekuatan legislator memerankan fungsi keterwakilan ini.
Persoalannya adalah ketika peran legislator dianggap belum berdampak dalam proses mengawal setiap kepemimpinan. Idealnya, legislator adalah pengelola suara masyarakat yang kompetensinya melampaui masyarakat. Legislator yang kompeten akan bertemu dengan pemerintah yang juga kompeten untuk memutuskan apa yang terbaik bagi masyarakat. Pada fungsi pengambilan keputusan, pemerintah dan legislator akan bersatu. Pada fungsi yang lain, misalnya pelaksanaan dan pengawasan, legislator bersifat mengoreksi.
Jadi, kata kunci demokrasi keterwakilan adalah kompetensi mengelola suara masyarakat. Kompetensi ini yang membedakan antara pemimpin dengan yang dipimpin. Semua orang berhak mencalonkan jadi pemimpin, tetapi tidak semuanya kompeten memimpin. Kecerdasan pemimpin dibutuhkan saat memilah aspirasi agar berhasil pada visi. Integritas diperlukan untuk menjaga pemimpin dari penyelewengan. Seni memimpin penting untuk mengedukasi masyarakat agar semakin berkualitas. (*)
*M. Helmi Umam: Ketua Program Studi Aqidah dan Filsafat Islam, UIN Sunan Ampel Surabaya. Aktif pada Pusat Studi Pancasila dan Agama (PuSPA) UIN Sunan Ampel Surabaya.