Menguak Praktik Pungli di Kota Santri (6): Dari Kecamatan hingga Kejaksaan Terindikasi Pungli
Editor: abdurrahman ubaidah
Jumat, 21 Oktober 2016 10:20 WIB
Aan Anshori : "Kota Santri Kota Pungli?"
Heru Susila : "Lho klo begitu dari semua yg ada dijmb pontensi pungli...waduhhh"
Sundusin Irfan : "Buktikan sampai ke akar rumput dan tuntas tas tas"
Sebagaimana diberitakan sebelumnya, praktik pungli pada sektor pelayanan publik di kota santri masih sangat tinggi. Tercatat, sejumlah instansi terindikasi masih melangsungkan praktik pungli.
Dinas Perijinan Jombang menempati posisi teratas dari tiga besar SKPD yang terindikasi kerap melanggengkan praktik pungli. Posisi selanjutnya Badan Lingkungan Hidup (BLH) dan Dinas Perindustrian Perdagangan dan Pasar.
Modusnya, tim survei yang terdiri dari sejumlah instansi terkait akan berupaya mempersulit proses perijinan yang sedang diajukan. Namun setelah pemohon memenuhi permintaan tim tersebut, dengan nominal yang sudah ditentukan, proses perijinan pun berjalan lancar.
Ketika hal ini terungkap ke publik melalui pemberitaan, sejumlah pihak mulai lempar tanggung jawab. Badan Pelayanan Perijinan (dinas perijinan, red) dituding sebagai muara dari segala proses tersebut. Kepala BPP sendiri, Abdul Qudus ketika dikonfirmasi terkesan bungkam.(dio)