Gedung DPRD Kota Probolinggo Melompong, Dewan Plesir ke Bali dan Jakarta
Jumat, 22 Juli 2016 02:20 WIB
"Misalnya juga, sosialisasi cara mencoblos. Kegiatan itu tidak bisa dibuat terpisah. Kalau diadakan sendiri-sendiri, ini jadi tidak jelas nanti pertanggungjawaban anggarannya. Pasti akan jadi temuan. Kalau sudah begitu, kan jadi rumit. Karena itu, perlu ada kepastian. Banyak hal ingin kita dapat dari KPU pusat ini," terang mantan ketua KPU Kota Probolinggo ini.
Terkait besaran dana pilkada yang diajukan KPU melalui eksekutif sebesar Rp 10,3 miliar, Ali menilai terlalu besar. Dibanding pilkada tahun 2013, dana yang dipakai tak sampai Rp 4 miliar.
"Inflasi tidak terlalu berbeda. Harga material juga tak signifikan naiknya. Terlalu besar. Kita menunggu, dana sebesar itu untuk apa saja. Kita kan belum terima rencana anggarannya," pungkas politisi PKB ini.
Sedangkan Pansus CSR ke Badung, dikarenakan daerah tersebut sudah memiliki Perda CSR. "Kita mau pelajari seperti apa regulasi di sana. Ini bagian dari penyempurnaan Raperda yang kita bahas," ujar Rano Cahyono, anggota dewan. (ndi/rev)