LSM Tuding Sejumlah Kades di Situbondo Lakukan Pungli Pengurusan Prona
Editor: rosihan c anwar
Wartawan: hadi prayitno
Selasa, 27 Mei 2014 19:31 WIB
SITUBONDO (bangsaonline) - LSM Situbondo Harus Bersih (Sihab) tuding sejumlah Kepala Desa lakukan pungutan liar (pungli) terkait pengurusan Proyek Operasi Nasional Agraria (prona).
Sejumlah desa adalah Desa Sumberpinang Kecamatan Mlandingan, Desa Ketah Kecamatan Suboh, Desa Kalirejo, Desa Plalangan dan Desa Taman Kecamatan Sumbermalang.
BACA JUGA:
Tak Cuma MUI, Anggota DPRD Jatim Ikut Tolak Rencana Pemkab Situbondo ke Eks Lokalisasi Gunung Sampan
Eks Lokalisasi Gunung Sampan Situbondo Diubah Jadi Wisata Karaoke
Pro-Kontra Wisata Karaoke di Gunung Sampan: MUI Menolak, NU Akomodatif
Pemkab Situbondo Atur Usaha Karaoke untuk Hilangkan Label Prostitusi di Gunung Sampan
Menurut Rudi Bagas, Sekretaris Sihab, sejumlah Kepala Desa menarik biaya pengurusan Prona kepada masyarakat dengan jumlah yang tinggi.
"Biaya yang seharusnya hanya kisaran Rp 220 ribu, tapi Kepala Desa mengambil kebijakan melalui panitia Prona menarik hingga Rp 650 ribu," kata Bagas melalui pesan singkat, Selasa (27/5/2014).
Bagas menambahkan, mestinya pengurusan sertifikasi tanah melalui Prona tidak berbiaya atau gratis. Berdasarkan aturannya kata Bagas, biaya yang boleh dibebankan hanya pembiayaan Patok sebanyak empat buah dikalikan Rp 12.500.
"Selain itu biaya materai 5 lembar dikali Rp 6 ribu totalnya Rp 30 ribu. Terus honor lima orang panitia dikali Rp 20 ribu per bidang berarti totalnya Rp 100 ribu," Lanjutnya.
Simak berita selengkapnya ...