Kunci Keamanan Jatim, Pakde Karwo: Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa
Rabu, 16 Maret 2016 20:59 WIB
Di bidang tanggap bencana, Pemprov Jatim terus melakukan upaya dan pencegahan terhadap kejadian bencana di daerah. Tanggap bencana yang dilakukan oleh Pemprov Jatim terdiri dari pelatihan penanganan darurat bencana alam, penanganan tanggap darurat bencana alam hingga patroli bersama berbasis kearifan.
Dalam kesempatan tersebut, Menkopolhukam Luhut Binsar Panjaitan mengatakan, pihaknya fokus di setiap kunjungannya ke sejumlah daerah di Indonesia untuk memberikan pengarahan terkait penanganan terorisme, radikalisme, penggunaan dana desa hingga masalah narkoba.
Menkopolhukam sepakat dengan Pakde Karwo yang telah memperkuat keamanan di Jatim melalui Babinsa, Babinkamtibmas hingga Kepala Desa. “Babinsa, Babinkamtibmas dan Kepala Desa merupakan mata dan telinga pemerintah dalam menanggulangi segala tindak kejahatan seperti radikalisme, terorisme, narkoba hingga penggunaan dana desa,” ungkapnya.
Pemerintah, lanjut Luhut terus berupaya untuk memberikan perhatian kepada permasalahan nasional seperti terorisme, radikalime hingga narkoba. “Pemerintah tidak gentar terhadap teroris. Pemerintah akan melakukan gerakan untuk mengantisipasi teroris. Saya minta Gubernur, Bupati/Walikota, Camat untuk bahu membahu mencegah dan memperpendek langkah dari teroris yang ada di Indonesia,” ujarnya.
Sementara terkait permasalahan narkoba, lanjut Luhut, akan diselesaikan di semua daerah karena permasalahan tersebut memang sudah menjangkau berbagai daerah, usia, dan kalangan.
Tentang pemberantasan narkoba pemerintah akan lebih meningkatkan sosialisasi secara intensif terhadap jenis-jenis narkoba dan bahaya yang ditimbulkan. Terutama yang terdapat di sekolah-sekolah, pesantren dan lembaga pendidikan lainnya.
Selain itu, Luhut juga menekankan perlunya pemberdayaan masyarakat yang hidup pada wilayah-wilayah yang rawan narkoba. Pemberdayaan masyarakat tersebut harus dilakukan dalam bentuk pelatihan keterampilan kerja sehingga mereka terhindar dari jerat penjualan narkoba akibat dorongan ekonomi.
Terkait penggunaan dana desa, Luhut menekankan, bahwa dana desa memberikan manfaat yang cukup besar bagi pembangunan. “Dana desa diharapkan dapat digunakan sebaik-baiknya sesuai peruntukannya untuk membangun kesejahteraan desa, dan tidak digunakan membantu kelompok-kelompok teroris atau radikal,” imbuhnya.
Sementara Kepala Badan Intelejen dan Keamanan (Intelkam) Mabes Polri Komjen Pol Djoko Mukti mengatakan, bahwa bahaya radikalisme dan terorisme telah menjangkiti semua elemen masyarakat. “Saat ini proses radikalisasi melalui lembaga pendidikan dan kelompok pengajian,” urainya.
Ia juga berharap, pemerintah daerah terus melakukan deteksi dini terutama kepada penduduk asing yang masuk ke wilayahnya. “Tugas kepolisian akan semaki ringan jika masyarakat turut serta dalam mendeteksi setiap penduduk asing yang masuk di wilayahnya. Harapannya agar gerakan radikalisme tidak berkembang dan keberadaanya bisa diantisipasi,” tutupnya.
Dalam rakor yang bertema Sinergi pemerintah, TNI, Plri dan masyarakat untuk deteksi dini terorisme, deradikalisme dan paham ektrim demi rasa aman dan nyaman di Jawa Timur di hadiri 2.250 orang. Jumlah tersebut di ikuti oleh peserta rakor diantaranya Pangdam, Kapolda, Kajati, Pangarmatim, Bupati/Walikota, Kapolres, Dandim hingga Camat se-Jatim. (Humas Setdaprov. Jatim Nif/Gel/Brum)