Massa ARIB Demo Tolak Pambangunan PT Freeport di Gresik

Massa ARIB Demo Tolak Pambangunan PT Freeport di Gresik LSM Pudak Gresik ketika lakukan aksi di Bundaran GKB. syuhud/BangsaOnline.com

GRESIK (BangsaOnline) - Penolakan terhadap rencana pembangunan pabrik Smelter di Gresik milik PT Freeport, terus menggelinding. Sekarang giliran masyarakat yang mengatasnamakan diri ARIB (Aliansi Rakyat Indonesia Bergerak) meliputi LSM (Lembaga Swadaya Masyarakat) PUDAK (Pusat Demokrasi dan Kemanusiaan), Karang Taruna Kreto Jowo, Mbunat Duduksampeyan, PMII (Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia) Unisla (Universitas Islam Lamongan) dan BEM (Badan Eksekutif Mahasiswa) Ungres (Universitas Gresik) menolak keberadaan Freeport di Gresik dengan cara melakukan unjuk rasa di Bundaran GKB (Gresik Kota Baru Gresik), Minggu(1/2).

Dalam aksinya, para demonstran tersebut dengan lantang mengibarkan genderang penolakan terhadap rencana PT Freeport mendirikan pabrik Smelter di Gresik. Penolakan itu tercermin dalam beberapa tulisan poster, spanduk dan panflet yang mereka bawa.

Di antara poster dan spanduk yag mereka usung bertuliskan kecaman terhadap pemerintahan Jokowi Widodo yang dianggap mementingkan kepentingan kelompok atau golongan tertentu dengan memerpanjang kontrak PT Freeport.

"Perpanjangan kontrak PT Freeport di Indonesia itu bentuk kebijakan Presiden Jokowi mematikan bangsa Indonesia," teriak koordinator pendemo, Yayak dalam orasinya.

Menurut Yayak, keberadaan PT Freeport selama puluhan tahun di bumi Papua tidak bisa menunjukan adanya perubahan terhadap pembangunan di daerah tersebut. Kalau dibandingkan dengan kekayaan alam yang mereka keruk dan dirusak oleh PT Freeport setiap harinya, apa yang disumbangkan oleh perusahaan penambangan biji emas itu tidak sebanding.

"Karena itu, sudah sepatutnya masyarakat menolak keberadaan PT Freeport di bumi Indonesia," jelasnya.

Yayak menambahkan, dalam aksi demonya kali ini, ARIB sangat tidak setuju dan menolak pendirian Smelter PT Freeport di Gresik. Untuk itu, ARIB juga mendesak pemerintahan Jokowi segera memutuskan kontrak kerjasama dengan PT Freeport, karena tidak menguntungkan bagi Bangsa Indonesia.

Simak berita selengkapnya ...