Gubernur Jawa Timur Khofifah Indar Parawansa saat paparan pada Evaluasi SAKIP dan Reformasi Birokrasi Pemerintah Provinsi Jawa Timur secara Virtual di Gedung Negara Grahadi, Surabaya, Kamis (10/9/2020). foto: ist/ bangsaonline.com
Khofifah menyadari bahwa IPM di Jatim harus terung didorong peningkatannya. Salah satu langkah yang akan didorong adalah peningkatan kualitas pendidikan. Di Jatim terdapat 8 ribu lebih pondok pesantren. Sebagian diantaranya melaksanakan proses pembelajaran dengan sistem salaf yakni tidak mengikuti pembelajaran dengan kurikulum secara klasikal seperti sekolah umum.
Untuk masalah tersebut Pemprov Jatim berkordinasi dan kirim surat ke Kemendikbud agar pendidikan di Ponpes Salaf bisa mengikuti Kejar Paket A, B, atau C dengan waktu tertentu untuk mendapatkan ijazah sesuai levelnya. Itu yang menjadikan IPM kita berada diurutan yang belum signifikan.
"Allahmdulillah IPM di Jatim mengalami kenaikan. Tetapi kami harus terus tingkatkan. Kami terus mendisukusikan bersama BPS agar bisa merevisi terhadap indikator indikator capaian yang ada khusus bagi pesantren salaf," tegasnya.
Ketua Tim Evaluator Agus Uji Hantara mengatakan, setiap tahun setiap Pemerintah Daerah diminta untuk melaporkan perkembangan reformasi birokrasi di wilayahnya masing masing serta akuntabilitas kinerja. "Setiap tahun kami meminta untuk diukur setiap capaian kinerja sehingga dapat mengukur capaian RPJMN," ungkapnya.
Hari ini kita mendengarkan progres di Jatim untuk memaparkan akuntabilitas di level setiap OPD. Tentang perkembangan akuntabilitas dan implementasi reformasi birokrasi. Kami ingin mendengar capaian apa saja yang sudah di hasilkan pada tahun 2020. (tim)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
