Puluhan massa yang tergabung dalam PMII Tuban kembali menggeruduk Kantor Dinsos P3A, Selasa (25/8).
Tak hanya itu, mereka juga menuntut Dinas Sosial segera meng-update data penerima, serta menyalurkan bantuan sembako sesuai dengan harga pasar.
"Jangan ada KPM yang dirugikan, KPM harus mendapatkan harga yang layak dan sesuai harga pasar dalam penerimaan bahan pokok," pintanya.
Terakhir, PMII mengajak Plt. Kepala Dinsos bersama Kortek (Koordinator Teknis) untuk membuat pakta integritas dalam menangani kasus BPNT maupun Bansos yang lain.
Menanggapi hal itu, Plt Kepala Dinsos P3A Kabupaten Tuban, Joko Sarwono menjelaskan, bahwa pihaknya sudah menindaklanjuti semua tuntutan dan masukan PC PMII Tuban sejak aksi pertama sepekan yang lalu.
"Sesuai yang diaspirasikan mahasiswa di aksi yang pertama, kita sekarang sudah berupaya untuk menyelesaikan dan mendekatkan diri pada hak KPM," beber Joko.
Ia mengaku sudah menyiapkan sejumlah kebijakan untuk memperbaiki sistem penyaluran program BPNT mulai bulan depan. Antara lain, mengumumkan nama-nama KPM di tingkat desa, sehingga semua warga bisa melihat dan mengetahui. Kemudian, mekanisme BPNT dilakukan secara preorder, sehingga KPM bebas memilih bahan pokok sesuai yang dibutuhkan.
"Kami menambahkan tim koordinasi di kecamatan untuk membantu mengevaluasi seluruh skema program BPNT agar berjalan lancar. Kami sebetulnya sudah ingin memperbaiki diri agar skema BPNT berjalan baik," pungkasnya. (gun/ian)
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
