ilustrasi
GRESIK, BANGSAONLINE.com - Praktik money politics (politik uang) sangat susah dihindari pada perhelatan Pilkada, Pileg, maupun Pilpres, termasuk Pilkada Gresik 2020, mendatang. Terlebih, Pilkada digelar saat kondisi ekonomi masyarakat Gresik terseok dampak pandemi Covid-19 yang sudah berjalan 6 bulan ini.
Sejumlah sumber dari tim dan relawan pasangan bakal calon bupati (bacabup) dan bacawabup Pilkada Gresik 2020 kepada BANGSAONLINE.com mengakui, bahwa praktik money politics untuk Pilkada Gresik 2020, sangat susah untuk dihindari.
BACA JUGA:
- Agen Money Politics Bergerilya, dari Caleg-Capres Rp120 Ribu, Sampai di Pemilih Tinggal Rp40 Ribu
- Caleg DPRD dan DPR di Gresik Keluarkan Uang Tak Sedikit untuk Beli Suara Pemilih, Segini Targetnya
- Bupati Gresik Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Ketua PDIP Gresik: DPP Perintahkan Tegak Lurus
- Bupati Gresik Ikut Deklarasi Dukung Prabowo-Gibran, Anha: Dia Bupati Golkar
"Ini bisa kami buktikan saat kami mendata calon pemilih untuk paslon kami di Pilkada 2020. Mayoritas tanya, ada uang saku untuk ke tempat pemungutan suara (TPS) atau tidak," ungkap sumber pada BANGSAONLINE.com, Sabtu (22/8).
Data yang dihimpun BANGSAONLINE.com menyebutkan, pemilih yang berorientasi uang di 18 kecamatan se-Kabupaten Gresik masih sangat banyak. Bahkan, saat ini telah banyak muncul pengepul-pengepul (broker) suara coblosan untuk Pilkada Gresik 2020. Mereka secara terang-terangan menawarkan suara. Tak tanggung-tanggung para pengepul ini membanderol antara Rp 50-100 ribu per suara.
"Kalau di Kecamatan Duduksampeyan para pengepul sementara ini pasang bandrol Rp 50 ribu per suara. Tapi kalau paslon sama-sama berebut suara, tarif bisa naik 100 ribu per pemilih," ungkap sumber tersebut.
Mereka siap mencarikan suara berapa pun sesuai pesanan. Diungkapkan dia, dari 23 desa di Kecamatan Duduksampeyan, saat ini ada 19 desa yang pengepulnya siap mencarikan suara.
Serupa dikatakan Jhony, bukan nama sebenarnya, warga yang tinggal di Kecamatan Benjeng. Ia mengakui bahwa praktik money politic tak bisa dihindari dalam coblosan Pilkada 2020.
"Tak bisa dihindari. Ini sudah tradisi setiap pemilu," ungkap Jhony kepada BANGSAONLINE.com, Sabtu (22/8).
Ia kemudian menyontohkan pada Pilkada 2015, warga pemilih di desanya mendapatkan ongkos nyoblos dari salah satu paslon. Besarnya Rp 40 ribu per pemilih, ditambah nasi kotak. Uang diberikan sebulan sebelum coblosan lewat broker (pengepul).
Sedangkan pada Pilkada 2020 ini, diperkirakan harga ber suara naik. Minimal 50 ribu per pemilih. Bagi paslon yang ingin mendapatkan suara pemilih di desanya, paslon yang lebih cepat mengumpulkan warga dan memberikan uang yang dapat.
