Pertemuan Walikota Surabaya dan Ketua Ombudsman Republik Indonesia. (Humas Pemkot Surabaya)
SURABAYA (BangsaOnline) - Respon cepat Pemkot Surabaya menyikapi temuan dari Ombudsman Republik Indonesia (ORI) mendapat apresiasi positif dari Ketua ORI Danang Girindrawardana. Dia menyatakan, dari tiga daerah yang diobservasi ORI -DKI Jakarta, Bandung dan Surabaya-, Kota Pahlawan dinilai yang paling bagus menindaklanjuti hasil investigasi tersebut.
“Begitu mendengar kabar adanya temuan praktik pungli, walikota langsung mengumpulkan dinas terkait guna dievaluasi. Langkah penindakan terhadap oknum juga langsung dilaksanakan. Sementara, di tempat lain masih menunggu,” kata Danang saat berkunjung ke balai kota Surabaya, Senin (19/1).
BACA JUGA:
- Jelang Hari Otoda XXVIII, Satpol PP Surabaya Perketat Keamanan dengan Terjunkan 3 Tim
- Lantik 2.086 PPPK, Wali Kota Surabaya Imbau Maksimalkan Tugas Kepada Masyarakat
- Antisipasi Lonjakan Pendatang Baru, Pemkot Surabaya Lakukan Pendataan
- Digitalisasi Informasi Inklusif dan Ramah Disabilitas: Pemilu Berkeadilan di Surabaya
Dia menambahkan, maksud kedatangan rombongan ORI menemui walikota, disamping mengapresiasi pemkot, juga memberikan kesimpulan terkait temuan ORI. Menurut Danang, harus dibedakan antara pelanggaran karena perilaku oknum atau disebabkan kesalahan sistem. Apa yang terjadi di Surabaya, lanjut dia, dikategorikan sebagai perilaku oknum. Sedangkan, sistem pelayanan publik yang ada di Surabaya sudah sangat baik.
“Oleh karenanya, perilaku oknum-oknum yang tidak bertanggung jawab seperti ini jangan sampai menghancurkan sistem,” tuturnya.
Pada kesempatan itu, Danang meminta publik pandai membedakan kedua hal tersebut. Terkait praktik-praktik oknum tercela, kuncinya ada pada pengawasan. Reputasi kepala daerah sangat dipertaruhkan pada aparatur sipil negara (ASN) yang bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selebihnya, ORI mendukung penuh inovasi pelayanan publik yang digagas oleh Pemkot Surabaya.
Pria kelahiran Yogyakarta ini menilai sistem perizinan online Surabaya Single Window (SSW) sudah bagus. Transparansi yang meminimalkan tatap muka antara pemohon dan dinas terkait menurut kacamata ORI membatasi peluang terjadinya KKN (korupsi, kolusi dan nepotisme).
“Oleh karenanya, jangan sampai sistem yang sudah baik ini ternoda oleh ulah oknum tak bertanggung jawab. Untuk itulah diperlukan pengawasan, sebab sebaik apapun sistem yang dibangun kalau pengawasan minim hasilnya akan tidak maksimal. Dan respon Pemkot Surabaya dalam hal ini sangat baik,” paparnya.
