DPRD Minta Pemkab Gresik Selektif Memberikan Bantuan Masyarakat Tidak Mampu

DPRD Minta Pemkab Gresik Selektif Memberikan Bantuan Masyarakat Tidak Mampu Wakil ketua DPRD Gresik, Nur Saidah. Syuhud/BangsaOnline

GRESIK (BangsaOnline) - Banyaknya pengaduan masyarakat terkait bantuan yang digelontorkan kepada masyarakat tidak beruntung (tidak mampu) karena tidak tepat sasaran, memantik reaksi kalangan DPRD. 

Mereka meminta agar SKPD (Satuan Kerja Perangkat Daerah) yang menangani bantuan untuk masyarakat tidak mampu agar lakukan pendataan sedetil mungkin. Sebab, banyak masyarakat kurang mampu memprotes kebijakan pemerintah yang dianggap sebagai program untuk membantu masyarakat kurang mampu tersebut.

"Kami (DPRD), bahkan saya sendiri kerap mendapatkan laporan dari masyarakat soal bantuan pemerintah yang banyak diketemukan tidak tepat sasaran," kata Wakil Ketua DPRD Gresik, Nur Saidah.

Menurut Nur Saidah, bantuan yang banyak diketemukan tidak tepat sasaran itu bermacam-macam. Sebagai contoh, bantuan kematian untuk membantu masyarakat kurang mampu yang sedang dilanda musibah, karena ditinggal mati salah satu keluarga. Banyak diketemukan orang yang memiliki kemampuan finansial yang mendapatkan bantuan kematian.

Namun, sebaliknya ada orang atau KK (kepala kelurga) yang jelas-jelas secara ekonomi tidak mampu, justeru tidak mendapatkan bantuan. Padahal, warga masyarakat yang bersangkutan sudah mengajukan permintaan bantuan kematian.

"Tetangga saya sendiri yang mengalami kejadian itu. Rumahnya berdekatan dengan rumah saya. Warga tersebut ketika kesusahan karena ditinggal mati salah satu keluarganya tidak mendapatkan bantuan kematian, padahal dia seharusnya menerima. Tapi justru tetangganya yang memiliki kemampuan mendapatkan bantuan. Ini kan ironis," tutur politisi senior Gerindra Gresik asal Kecamatan Duduksampeyan ini.

Hal serupa, lanjut Nur Saidah, juga terjadi di sektor bantuan pemerintah lain. Misalnya, PKH (program keluarga harapan). Banyak keluarga yang tergolong mapan mendapatkan bantuan tersebut. Namun sebaliknya, keluarga yang jelas-jelas terbukti tidak mampu malah tidak ter-cover bantuan tersebut. Dampaknya, keluarga tersebut perekonomiannya kian terpuruk, karena tidak mendapatkan perhatian dari pemerintah.

Untuk itu, Nur Saidah meminta kepada pemerintah, terlebih SKPD terkait agar lebih selektif dalam memverifikasi masyarakat, kepala keluarga (KK) yang berhak mendapatkan bantuan. Agar bantuan yang tujuannya untuk membantu masyarakat tidak mampu yang telah dialokasikan melalui APBD (Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah) baik melalui APBD Gresik murni, APBD propinsi, maupun APBN (Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara) benar-benar sampai kepada masyarakat yang berhak. 

Simak berita selengkapnya ...