SUMENEP (BangsaOnline) - Persoalan kelangkaan pupuk bersubsidi di Kabupten Sumenep terkesan tidak berujung. Setelah anggota Dewan menduga kelangkaan pupuk bersubsidi diakibatkan banyaknya kelompok fiktif, saat ini muncul lagi kelangkaan pupuk bersubsidi karena diduga rentan bocor.
Hal itu semua disampaikan oleh salah satu Ketua Kelompok Tani (Poktan) Desa Panagan, Kecamatan Gapura, Admawi saat mendatangi Komisi B DPRD Sumenep, Rabu (7/1). Pada saat itu, mereka ditemui oleh Ketua Komisi B DPRD Sumenep Nurus Salam, Wakil Ketua DPRD Sumenep Juhari dan sejumlah anggota Komisi B yang lain.
"Kedatangan mereka tidak ada maksud lain, untuk meminta solusi agar pendistribusian pupuk bersubsidi untuk Kecamatan Gapura bisa lancar dan sesuai dengan kebutuhan petani,” ujar Nurus Salam.
Menurut Admawi, pendistribusian pupuk bersubsidi di Kecamatan Gapura, dari kios ke Kelompok tani selalu mengalami keterlambatan. Bahkan, tidak sesuai dengan kuota yang diajukan melalui RDKK (Rencana Daftar Kebutuhan Kelompok). Jika kebutuhan kelompok sebanyak 3 ton, namun kuota yang diberikan oleh kios hanya 1 – 2 ton.
”Yang saya tidak mengerti, malah pendistribusin pupuk bersubsidi itu lebih lancar di pertokoan, yang kabilitasnya tidak bisa dipertangungjawabkan secara hukum,” terangnya
Anehnya, dipertokoan yang sudah nyata tidak mempunyai izin resmi dari pemerintah, toko tersebut bisa menyediakan semua jenis pupuk, mulai dari Urea, ZA, Phonska dan SP 36. Hanya saja harga pupuk di kalangan pengecer lebih mahal dari pada harga yang telah ditentukan oleh pemerintah.
Klik Berita Selanjutnya
Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News
