Siti Zuhro. foto. antara/berita satu
Pengamat: Tugas Menko Polhukam Bukan Urusi Munas
JAKARTA(BangsaOnline) Hampir semua pengamat politik menyayangkan langkah Menteri Koordinator Politik hukum dan Keamanan (Menko Polhukam) Tedjo Edhy Purdijatno yang terlalu jauh mencampuri urusan internal Partai Golkar. “Saya khawatir, elite-elite di Koalisi Merah Putih (KMP) menemukan alasan pembenaran kalau segala tindakan pembantu-pembantu Jokowi dilakukan sebagai upaya balas dendam terhadap langkah-langkah penjegalan di parlemen,” kata pengamat komunikasi politik Ari Junaedi, Rabu (26/11).
Seperti diberitakan HARIAN BANGSA kemarin, Tedjo Edhy yang kader Nasdem itu minta Kapolri melarang penyelenggaraan musyawarah nasional (Munas) Partai Golkar di Bali pada 30 November 2014 mendatang.
Menurut Ari junaedi, publik masih ingat soal langkah Menkum HAM Yasonna Laoly soal keberpihakannya terhadap kepengurusan PPP versi Rommahurmuzy. Larangan pelaksanaan munas atau keramaian, sebaiknya serahkan saja ke level Polda Bali.
“Jika Polda Bali menganggap Munas Golkar berpotensi mengganggu kamtibnas, maka silakan Golkar mencari lokasi lain yang memungkinkan. Terlalu jauh jika Menkopolkam ikut rempong urusan munas partai,” jelas Ari Junaedi.
Pengajar Program Pascasarjana Universitas Indonesia (UI) ini mengatakan, tanpa intervensi pemerintah publik sebenarnya sudah waras dengan kasus rusuh di tubuh partai berlambang beringin itu. Pemaksaan kehendak dengan dibungkus legalitas AD/ART menjadikan cara-cara yang dilakukan kubu Aburizal Bakrie (Ical) sangat kontra produktif dengan pendapat umum.
“Publik yang menghendaki Golkar menjadi partai yang besar, menjadi kecewa jika Golkar masih dipimpin sosok Ical. Langkah Menkopolkam melarang pelaksanaan Munas Golkar ibaratnya menggarami air laut saja,” ujar Ari Junaedi yang juga dosen Magister Ilmu Komunikasi Universitas Diponegoro (Undip) Semarang ini.
Pengamat politik Lembaga Ilmu Pengetahuan Indonesia (LIPI), Siti Zuhro juga mengkritisi tindakan yang diambil Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan (Menko Polhukam), Tedjo Edhy Purdjiatno. Ia menilai Tedjo tak seharusnya ikut campur dalam masalah Munas Golkar.
Menurut dia, saat ini, semua urusan partai politik bukanlah urusan pemerintah. Intervensi, kata Siti, sama dengan menarik jarum jam ke belakang.
"Golkar partai absah nomor dua. Pemerintah jangan intervensi. Jangan, kasihan Pak Jokowi (Presiden Joko Widodo)," kata Siti di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (26/11/2014).
Seharusnya, tambah Siti, ada cara komunikasi yang lebih elegan. Toh, karakter Indonesia yang melekat seharusnya membuat semua pihak mengeluarkan komentar menyejukkan, bukan membuat gaduh.
"Jangan melakukan itu, karena partai itu sensitif. Ada sepuluh partai, memang seharusnya ada kesejukan. Pak Jokowi kan cool, jadi harus diikuti oleh menteri lain," terang perempuan yang akrab disapa Mbak Wiwieq ini. (viva/metro)
