Romi Terpilih sebagai Ketua Umum, SDA Anggap Muktamar PPP Ilegal

Suryadharma Ali saat masih akur dengan Romahurmuziy (Romi). Saat itu SDA sebagai ketua umum sedang Romi sebagai sekjen DPP PPP. Kini Romi melakukan perlawanan dan mengambil alih kepemimpinan PPP. Foto: merdeka.com

SURABAYA(BangsaOnline) Sekretaris Jenderal Partai Persatuan Pembangunan Romahurmuziy terpilih menjadi Ketua Umum Partai Persatuan Pembangunan (PPP) menggantikan Suryadharma Ali (SDA).

Romahurmuziy yang akrab disapa Romi terpilih secara aklamasi dalam Muktamar VIII PPP versi Emron Pangkapi yang digelar di Surabaya, Kamis 16 Oktober 2014. Romi semula adalah kader kepercayaan politik SDA sehingga ia dipercaya sebagai sekjen PPP. Tapi dalam perkembangan politik ia berbalik jadi rival politik SDA.

Dalam sambutan perdananya setelah terpilih, Romi mengatakan partainya telah kembali kepada khittah sejak didirikan 41 tahun lalu.

"Kita telah memilih pemimpin secara musyawarah mufakat," kata Romi.

Romi menambahkan, dia bukanlah yang terbaik dan paling senior di partai. Romi juga mengatakan jika dia bukan apa-apa tanpa para muktamirin.

"Saya hanyalah noktah dalam perjalanan partai," ujar Romi.

Sementara Ketua Umum DPP PPP Suryadharma Ali, menegaskan muktamar yang diusung oleh Sekjen PPP Romahurmuziy atau Romi, yang berlangsung di Surabaya, ilegal. Menurut Suryadharma, muktamar tersebut telah melanggar anggaran dasar dan anggaran rumah tanggan (AD/ART) PPP. "Maka dari itu, saya akan memberikan sanksi terhadap pengurus yang mengikuti muktamar di Surabaya," kata Suryadharma di Manado, Rabu malam.

Mantan Menteri Agama ini juga menjelaskan, setiap muktamatar dilaksanakan harus atas petunjuk ketua partai dan diikuti semua pengurus di daerah.

"Pada kenyataannya, muktamar di Surabaya tidak diikuti semua pengurus Indonesia bagian timur, dan hanya Sulawesi Barat saja," jelas dia.

Sementara itu terkait dengan kedatanganya ke Manadao, dia mengaku untuk melakukan konsolidasi dengan semua pengurus seluruh Indonesia bagian timur meski minus Sulawesi Barat.

Tujuannya menyiapkan muktamar tandingan yang akan dilaksanakan pekan depan. "Mukmatar ini yang resmi karena sesuai AD/ART partai. Yang dilaksanakan sesudah pelantikan presiden," kata dia.

Rencananya, dalam konsolidasi tersebut akan ada deklarasi yang diikuti semua peserta yang datang dari Sulawesi Utara, Sulawesi Selaran, Irian Jaya dan Gorontalo yang menolak muktamar kubu Romi.