Suryadharma Ali dalam kampanye PPP. Foto: merdeka.com
JAKARTA(BangsaOnline) Ketua Umum Partai Persatuan
Pembangunan (PPP) Suryadharma Ali (SDA) meminta Mahkamah Partai untuk
memberikan sanksi berat kepada Waketum Emron Pangkapi, Waketum Suharso Monoarfa
dan Sekjen M Romahurmuziy. Menurut SDA, mereka menggelar muktamar tanpa ketua umum.
"Mahkamah kita akui lembaga yang punya kewenangan final dan mengikat kalau
ada pihak yang tidak terikat itu pelanggaran. Di pasal 8 AD/RT, mekanisme
kerja. Ketum bertugas sebagai penanggung jawab umum. Waketum pembantu. Sekjen
administrasi organisasi. Kewenangan pembantu ketum administrasi, kepala
sekretariat. (Apakah) keduanya memiliki hak muktamar tanpa ketum?" kata
SDA di rumah Djan Faridz, Menteng, Jakarta Pusat, Rabu (15/10).
SDA menambahkan, pelaksanaan Muktamar VIII harusnya satu tahun setelah
pemerintahan baru terbentuk, yakni 20 Oktober. Biasanya, kata dia, susunan
kabinet juga diumumkan dua hari setelahnya atau sekitar 22 Oktober.
"Saya selaku ketum, 23 oktober setelah pemerintahan baru terbentuk. Ke
tanggal 23 ada satu hari," kata SDA tentang alasan pihaknya baru menggelar
muktamar 23-26 Oktober mendatang.
Berdasarkan ketentuan yang ada, lanjut SDA, dia selaku ketum harusnya memberi
materi kepada peserta Muktamar.
"AD/RT materi diberi ke peserta Muktamar 30 hari, 22 September cap pos. Nah
mereka memberikannya kapan? Saya mendapat laporan materinya tidak dapat. Jadi
itu jelas muktamar akal-akalan," katanya.
Mantan menteri agama itu menegaskan Muktamar tersebut ilegal karena tidak
sesuai AD/ART partai.
"Muktamar ada landasannya AD/ART. Muktamar Surabaya ilegal tidak mengikuti
AD/ART," kata Suryadharma dalam jumpa pers di rumah Djan Faridz, Menteng,
Jakarta Pusat, Rabu (15/10).
Menurutnya, Mahkamah Partai sudah memutuskan kepengurusan PPP kembali ke hasil
Muktamar VII pada 2011 lalu di Bandung. Hasil Muktamar di Bandung adalah Ketua
Umum PPP Suryadharma Ali.
"Dan Sekjen PPP (Romahurmuziy) sekarang menggelar Muktamar itu melanggar.
Ini sudah kekeliruan yang sangat jauh," katanya.
Lebih lanjut Suryadharma mengatakan, Kapolri dan Kapolda Jawa Timur sudah
menyatakan Muktamar di Surabaya itu ilegal karena tidak mendapatkan surat
persetujuan penyelenggaraan kegiatan. Karenanya, Suryadharma meminta DPW dan
DPC PPP yang hadir di Muktamar Surabaya tak mengikuti kemauan Emron dan
Romahurmuziy.
"Saya minta mereka yang di Surabaya kembali ke tempatnya masing amsing
untuk Partai Persatuan Pembangunan," katanya.
Seperti diketahui, Muktamar VIII Partai Persatuan Pembangunan (PPP) digelar di
Surabaya hari ini, Rabu (15/10). Dalam pidato pembukaannya, Wakil Ketua Umum
PPP Emron Pangkapi menyebut beberapa sosok petinggi partai Koalisi Indonesia
Hebat (KIH) hadir dalam pembukaan Muktamar PPP.
Emron menyebut, Ketua DPP Partai NasDem Ferry Mursyidan Baldan, Sekjen Partai
NasDem Patrice Rio Capella, Sekjen PDI Perjuangan Tjahjo Kumolo, Sekjen PKB
Hanif Dhakiri, dan Ketua Fraksi Hanura Dossy Iskandar hadir dalam Muktamar
VIII.
