SURABAYA (BangsaOnline) - Puluhan warga Pacar Keling mendatangi gedung DPRD Surabaya, Senin (29/9). Mereka melaporkan tindakan semena-mena PT KAI yang mengambil paksa tanah warga. PT KAI dinilai mengklaim tanah warga yang sudah ditempati puluhan tahun. Parahnya, satu rumah warga Pacar Keling nomer 16 akan dieksekusi paksa dengan dalih lahan tersebut milik PT KAI.
Pengambilan paksa itu tanpa ada pemberitahuan terlebih dahulu. Ironisnya, PT KAI menyewa aparat untuk membantu mengosongkan rumah warga setempat. "Yang saya lihat, mereka menggunakan seragam TNI AD dan AL," ujar Ketua Aliansi Penghuni Rumah Negara Ahmas Syafi'ie kepada pimpinan dewan yang menerimanya.
Mereka datang ke gedung dewan diterima Ketua DPRD Surabaya Armuji, yang didampingi Wakilnya, Masduki Toha dan Dharmawan. Ahmad mengaku, pengosongan paksa rumah nomor 16 tanpa melalui putusan pengadilan. Di kawasan tersebut sekitar 600-700 rumah yang berdiri diatas tanah negara memang tidak memiliki sertifikat atau hak milik. Tapi, mereka menempati sejak tahun 1949.
"Dasarnya kita karena infrastruktur kita yang bangun, dari awal kemerdekaan kita yang ngerawat bahkan membangun rumah diatas tanah tersebut," ucapnya.
Selain itu, PT KAI juga tidak memiliki dasar hukum untuk mengambil alih dan memaksa warga mengosongkan rumahnya. Ratusan rumah itu tidak hanya berada di kawasan Pacar Keling Tambaksari, tapi juga berdiri di Tapak Siring, Jalan Gerbong dan Jalan Jokotole. Ahmad menganggap, tanah yang ditempati tanah negara yang kosong.
Dia meminta kepada PT KAI agar menggunakan aturan secara fair. Sebab, 10 tahun terakhir PT KAI mulai mengusik ketenangan warga setempat. "Kalau cuma ngeklaim kan bisa, tapi harus ada dasar hukumnya, sebisa mungkin kami dapat hak atas tanah tersebut, bahkan kalau bisa akan kita sertifikatkan," tandasnya.
Menanggapi pernyataan warga, Masduki Toha mengaku kecewa. Penyebabnya, perwakilan PT KAI mangkir dari panggilan dewan. Mereka berdalih undangan diterima sangat mepet. Padahal, pihak dewan melayangkan panggilan pada Kamis (25/9) lalu. Selain itu, hearing kemarin menyangkut hajat hidup orang banyak.
Politisi asal Fraksi PKB ini menilai PT KAI kurang memperhatikan unsur kemanusiaan. "Banyak bapak dan ibuk yang sudah tua datang kesini, mereka akan menanyakan nasibnya tapi tidak ada tanggapan positif, kasihan kan mereka ini, nasibnya tidak jelas," ujarnya usai menerima warga.
Anggota DPRD Surabaya tiga periode ini berjanji akan mengupayakan nasib warga Pacar Keling. Dia juga menyayangkan sikap aparat yang tidak mengedepankan nilai kemanusiaan. Menurutnya, seharusnya aparat tidak main paksa terhadap warga. PT KAI harus menggunakan cara persuasif kepada warga setempat.
"Secepatnya akan kita panggil lagi (PT KAI). Dalam minggu-minggu ini kita layangkan surat," tukasnya.
