BOJONEGORO (bangsaonline) - Puluhan aktivis Pergerakan Mahasiswa Islam Indonesia (PMII) Cabang Bojonegoro menggelar aksi demo menolak rencana disahkannya Rancangan Undang-undang (RUU) Pilkada oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) pusat.
Koordinator aksi, Ahmad Syahid dalam orasinya menyampaikan jika pemilihan kepala daerah melalui DPRD yang digelontorkan Koalisi Merah Putih merupakan langkah demokrasi yang mundur. "Tidak sesuai sama sekali dengan sistem presidensil yang kita anut," tegasnya, Rabu (24/9/2014).
Melalui DPRD Bojonegoro, mahasiswa yang tergabung dari sejumlah kampus itu meminta pilkada tidak langsung untuk tidak disahkan oleh DPRD pusat pada 25 September mendatang. "Pemilihan kepala daerah harus dipilih oleh rakyat. Jika memang RUU itu disahkan maka yang menjadi korban lagi-lagi rakyat kecil, itu adalah bukti kemunduran demokrasi di negeri ini," ujarnya.
Sementara itu, salah satu anggota dewan saat menemui mahasiswa di gedung DPRD Bojonegoro, Dony Bayu mengaku jika pihaknya sependapat dengan mahasiswa tentang tidak disahkannya RUU pilkada tak langsung itu, ia berharap pilkada tetap seperti semula. "Dan rakyat harus memilih," katanya.
Sayangnya para mahasiswa yang datang di gedung DPRD itu sempat kecewa dengan para anggota dewan. Sebab, saat mereka ingin meminta dukungan kepada para anggota dewan, khususnya kepala komisi para mahasiswa tidak menemui seorang pun. Para mahasiswa kemudian melakukan sweping di dalam gedung, setelah itu mereka membaca tahlil sebagai ungkapan kekecewaannya kepada para wakil rakyat yang baru dilantik namun tidak ada di kantor.
Mahasiswa mengawali orasi di Bundaran Adipura, kemudian long march menuju gedung DPRD Bojonegoro dan terakhir di depan Pemkab setempat. Aksi mahasiswa itu mendapat pengawalan ketat dari Polres Bojonegoro dan Satpol PP, hingga usai aksi mahasiswa berjalan aman.
