Presiden RI yang sekaligus Ketua Umum DPP Partai Demokrat Susilo Bambang Yudhoyono. Foto: politik.news.viva.co.id
JAKARTA(BangsaOnline) Fraksi Partai Demokrat (FPD) diyakini
bakal mengubah sikapnya terkait mekanisme pemilihan kepala Daerah dalam RUU
Pilkada.
"Sekali pun saat ini (Demokrat) mendukung pilkada langsung, saya optimis
sikap Fraksi Partai Demokrat berubah," kata Wakil Sekretaris Jenderal DPP
PKS, Fahri Hamzah kepada wartawan di Gedung DPR, Jakarta, Selasa (23/9).
Fahri menegaskan dirinya percaya pada saat pengambilan keputusan di Sidang
Paripurna DPR, Fraksi Demokrat akan mendukung pilkada melalui DPRD.
Apakah Partai Demokrat pilnplan?Menjawab
pertanyaan itu, Fahri menegaskan dirinya tidak mempersoalkan apakah sikap itu
menunjukkan fraksi partai bintang mercy itu plinpan atau tidak.
"Sebab sikap yang serupa juga pertontonkan Jokowi, selaku presiden
terpilih. Jokowi saja bisa berubah-ubah soal kabinet ramping dan tidak
bagi-bagi kekuasaan, masak Demokrat tidak boleh berubah (dukung pilkada melalui
DPRD)," ujarnya.
Fahri menjelaskan usul pilkada tak langsung melalui DPRD datang dari
pemerintah. Dia yakin Demokrat akan mendukung usulan awal pemerintah tersebut.
"Opsi ini tentu didukung apalagi Demokrat sudah tanda tangan akta koalisi
permanen," demikian Fahri.
Namun prediksi Fahri tampaknya meleset. Buktinya, Partai Demokrat
semakin jauh dari Koalisi Merah Putih. Dalam rapat Koalisi Merah Putih di
Ruang Fraksi Partai Golkar DPR, sore ini, perwakilan Partai Demokrat tak hadir.
"Karena Demokrat tidak berada dalam Koalisi Merah Putih," kata Ketua
Fraksi PKS Hidayat Nur Wahid usai rapat saat ditemui di Gedung DPR, Senayan,
Jakarta, Selasa (23/9/2014).
Rapat diadakan di Ruang Fraksi Golkar, Lantai 12, Nusantara I, Gedung DPR. Rapat
yang membahas soal RUU Pilkada ini dihadiri oleh Hidayat dari PKS, Sekjen
Gerindra Ahmad Muzani dan Waketum Gerindra Fadli Zon.
Hadir juga Ketua Fraksi Golkar Setya Novanto beserta Sekjen Golkar Idrus
Marham, beberapa anggota Fraksi PAN, dan perwakilan PPP.
"Kawan dari PPP datang dari dua kubu, Pak Syaifullah Tamliha (Sekjen kubu
SDA) dan Ahmad Yani," tutur Hidayat.
Soal ketidak-hadiran Demokrat, Hidayat menuturkan ini karena Demokrat sudah tak
mendukung Pilkada tak langsung lagi. Padahal saat rapat terakhir di Ruang
Fraksi PKS beberapa hari lalu, Demokrat hadir.
"Pak SBY (Ketum Demokrat) juga sudah menyatakan Demokrat tidak bersama
Koalisi Merah Putih dan menyatakan Demokrat menjadi penyeimbang
pemerintahan," kata Hidayat.
Lantas apakah itu berarti Demokrat keluar dari Koalisi Merah Putih? "Kita
lihat setelah tanggal 25 September (pengesahan RUU Pilkada) nanti," jawab
Hidayat.
