Syarif Hasan. Foto: liputan6.com
JAKARTA(BangsaOnline)Meski membelok arah mendukung Pilkada
langsung, bukan berarti Partai Demokrat mendapat jatah menteri dari presiden
terpilih Joko Widodo.
Demikian ditegaskan Ketua Harian DPP Partai Demokrat Syarief Hasan dalam jumpa
pers di kantor DPP Demokrat, Kramat Raya, Jakarta, Kamis (18/9).
Kata Syarief, Demokrat sudah jauh-jauh hari memutuskan berada di luar
pemerintahan sebagai penyeimbang.
"Posisi Partai Demokrat itu di luar pemerintahan yang akan datang.
Manakala semua program kebijakan itu orientasinya untuk kepentingan rakyat,
kami dukung. Namun, manakala tidak berpihak pada rakyat, maka kami pasti
kritisi," tegas Menteri Koperasi dan UKM ini.
Lebih lanjut Syarief menegaskan partai pimpinan SBY tidak tertarik dengan 16
kursi menteri yang disiapkan untuk jatah prosefional partai politik. Ia pun
mengklaim tidak ada lobi-lobi dari pertai pendukung Jokowi-JK dengan Demokrat.
"Kita tidak inginkan posisi menteri. Kan sudah ditegaskan Demokrat di luar
pemerintah. Kalau mau lobi-lobi ya ke Ketua Umum. Tapi kita tidak siapkan
menteri," tegas Syarief.
Ia juga mengatakan bahwa Fraksi Partai Demokrat di DPR tidak
akan berseberangan dengan pandangan DPP Partai Demokrat yang mendukung
mekanisme pemilihan kepala daerah (pilkada) dikembalikan ke DPRD.
"Enggak mungkin berseberangan," tegas Syarief.
"Fraksi itu perpanjangan tangan partai, jadi harus patuh. Kalau tidak
mematuhi, tentu ada konsekuensi sesuai pakta integritas yang ditandatangani
bersama seluruh kader Partai Demokrat," jelas Syarief.
Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah ini pun berharap pengesahan RUU
Pilkada tidak ditempuh melalui pengambilan suara terbanyak atau voting.
"Mudah-mudahan kita bisa membangun kebersamaan. Musyawarah mufakat harus
tetap diutamakan untuk mencapai keputusan bersama," demikian Syarief.
