Puan Bantah Jokowi Tersandera Parpol

JAKARTA(BangsaOnline)Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP membantah kalau Presiden terpilih Jokowi tersandera oleh partai koalisi pendukung. Pasalnya, postur kabinet yang diumumkan tak beda dengan postur kabinet SBY yakni 34 pos kementerian. Sebanyak 18 kementerian diisi kalangan profesional sedangkan 16 kementerian dari partai politik.

"Tidak benar kalau Jokowi tersandera oleh parpol koalisi," kata Ketua DPP PDIP Puan Maharani kepada wartawan di Gedung DPR, Senayan, Jakarta (Selasa, 16/9).

Namun Ketua Umum PDIP presiden Megawati Soekarnoputri ini mengakui kalau postur kabinet yang diumumkan tidak sesuai dengan janji Jokowi, yang ramping. Menurut Puan, perekrutan menteri dari parpol justru membuktikan kalau pemerintahan Jokowi-JK tak membedakan antara profesional dan orang partai politik.

"Kan bisa juga orang-orang dari parpol ini adalah orang-orang yang profesional yang sekarang berkiprah di parpol," terangnya.

Dia pun menegaskan kalau kapabilitas orang parpol sama baiknya dengan orang-orang profesional.

"Jadi, bukan karena tidak konsisten, tapi marilah kita bersama-sama membangun bangsa ini tanpa dikotomi. Kita harapkan para menteri yang akan ditunjuk oleh Jokowi bisa membantu kinerja presiden dan wakil presiden sesuai dengan visi misinya. Sebab, mereka berasal dari berbagai kalangan dan mempunyai kapabilitas dan potensi," harap Puan.

Ketua Fraksi PDIP ini menegaskan lagi, pununjukan menteri dari partai politik bukan karena Jokowi tersandera dengan mahar politik kepada mitra koalisi. Hal itu menurutnya tidak ada sama sekali, apalagi sejak awal komitmen koalisi tanpa syarat.

"Artinya apapun nanti yang dibentuk merupakan hasil dari musyawarah mufakat," tambahnya.

Menyinggung keinginan Jokowi agar menteri harus lepas jabatan di parpol, Puan menegaskan hal itu masih akan dibicarakan bersama-sama. Dia mengaku belum tahu apakah hal itu menjadi syarat atau tidak. Wacana-wacana yang berkembang selama ini bisa saja kemudian dipikirkan kembali, termasuk urgensinya.
Sementara itu, soal pergabungan nama sejumlah kementerian, hal itu dilakukan untuk mensinergikan dan mengkonsolidasikan visi-misi yang ada untuk membangun bangsa.

"Penggabungan kementerian itu hanya untuk mensinergikan dan mengonsolidasikan kinerja," demikian Puan.

Cek Berita dan Artikel yang lain di Google News