JAKARTA(BangsaOnline)Presiden terpilih, Joko Widodo (Jokowi)
tetap akan mmelibatkan ketua partai anggota koalisi Indonesia Hebat untuk
menentukan bursa calon menteri. "Kamu tuh bisa
mengusulkan, apalagi ketua partai," ujarnya, Selasa, 26 Agustus 2014.
Penentuan susunan kabinet baru, menurut Jokowi, akan ditentukan pertengahan
September seusai dibahas dengan wakil presiden terpilih, Jusuf Kalla. Pandangan
dari partai koalisi pun akan diikutsertakan. "Kalau ada yang tidak
sepakat? Ya dibuat agar sepakat," katanya.
Jokowi membentuk Tim Transisi yang menyiapkan opsi postur pemerintahan lima
tahun mendatang. Sebelumnya, Wakil Kepala Tim Transisi Andi Widjajanto mengatakan
timnya hanya memberikan opsi mengenai arsitektur kabinet dan kelembagaan.
"Tim tak mengajukan nama," katanya.
Menurut Jokowi, keterlibatan ketua partai diperlukan untuk memberi masukan tentang formasi kabinet yang ideal. Hanya saja, mereka belum bisa dilibatkan lantaran kesibukan masing-masing. "Yang satu bisa, yang lain enggak, yang satu pulang, yang satu pergi. Nanti ketemu ketua-ketua partai dulu," ujarnya.
Deputi Tim Transisi Hasto Kristiyanto mengatakan perampingan
struktur kabinet dan kementerian sepenuhnya bergantung keputusan presiden
terpilih, Joko Widodo. "Ya nanti Pak Jokowi yang akan menentukan,"
kata Hasto di Rumah Transisi, Selasa, 26 Agustus 2014.
Jumlah kementerian saat ini, kata Hasto, belum begitu ideal, sehingga perlu
dirampingkan. "Kami hanya melihat ada persoalan overlapping antara satu kementerian
dan kementerian lain," kata dia.
Hasto tidak memaparkan mengenai opsi perampingan kementerian yang akan dipilih
Jokowi. "Kami tidak bisa berbicara apakah struktur kabinet akan kurus atau
gemuk. Kami di luar dikotomi tersebut," kata dia.
Menurut Hasto, ihwal perampingan jumlah kementerian
seharusnya ditanyakan langsung kepada presiden terpilih, karena hal tersebut
merupakan kewenangannya. "Diperlukan integrasi antar-kementerian. Hal
terkait tentu saja sepenuhnya kewenangan presiden terpilih, Pak Jokowi,"
kata Hasto.
Tim Transisi bentukan Joko Widodo sedang menyiapkan opsi postur pemerintahan
lima tahun mendatang. Sebelumnya, Andi Widjajanto mengatakan timnya hanya
memberikan opsi mengenai arsitektur kabinet dan kelembagaan. Namun tim tak
mengajukan nama.
Tim tersebut membahas kemungkinan peleburan sejumlah pos kementerian. Namun tak
tertutup kemungkinan akan dibuat pos kementerian baru. "Opsi diberikan ke
Pak Jokowi dengan argumentasi-argumentasinya," kata Andi pekan lalu.
Jokowi sendiri mengatakan gaya pemerintahannya akan berbeda dengan Presiden Susilo Bambang Yudhoyono, termasuk soal kabinet dan lembaga pemerintahan.
"Kami kan punya visi-misi. Kami juga punya gaya
kepemimpinan yang berbeda, masak sama," ujar Jokowi di Balai Kota, Senin,
11 Agustus 2014. Namun Jokowi tak merinci akan seperti apa kementerian pada
masa pemerintahannya nanti. "Saya tak bicara soal dirampingin dan digemukin. Sekarang ini masih
diproses."
Menurut Jokowi, kementerian harus disesuaikan dengan visi-misi yang menjadi
fokus dalam pemerintahan. Ia mencontohkan, jika pemerintah ingin berfokus pada
pengolahan hasil laut, harus ada kementerian maritim. "Misalnya juga, mau
fokus swasembada pangan, harus ada lembaga yang menanganinya," ujarnya.
Lebih lanjut, ia mengatakan, saat ini pihaknya masih merancang program-program
yang akan dijalankan pada masa pemerintahannya nanti. Soal kabinet, menurut
dia, baru bisa dibicarakan pada pertengahan September.
Jokowi membentuk tim transisi yang berkantor di Jalan Situbondo 10, Menteng.
Tugas, pokok, dan fungsi tim ini yakni membahas teknis dan menjabarkan
implementasi visi-misi Joko Widodo-Jusuf Kalla. Tim ini diisi oleh tokoh dengan
pelbagai latar belakang.
Kepala Staf Tim Transisi dipegang Rini M. Soemarno, Menteri Perdagangan era Megawati Soekarnoputri. Sedangkan anggotanya, antara lain, akademikus yang juga Rektor Universitas Paramadia, Anies Baswedan; dan Andi Widjajanto, akademikus dari Universitas Indonesia. Kemudian dua politikus: Hasto Kristiyanto, Wakil Sekretaris Jenderal Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan; dan Akbar Faizal, Ketua Dewan Pimpinan Pusat Partai Nasional Demokrat.
